Berita Bisnis

Menkeu Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Purbaya: Itu Tanggung Jawab Danantara

Menkeu Purbaya menolak bayar utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalam

|
Editor: Rustam Aji
Tribunnews/Jeprima
MERUGI BESAR - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiramkan air ke gerbong Kereta Cepat sebagai tanda resminya beroperasi berbayar disaksikan oleh Wamen BUMN Rosan Perkasa Roeslani dan Dirut PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi serta beberapa pihak terkait usai melaunching Penjualan Tiket Whoosh pada aplikasi mobile di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), Jakarta Timur, Selasa (17/10/23). 

Sementara dari pihak China, bergabung lima perusahaan, yaitu China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, serta China Railway Signal and Communication Corp.

Dalam struktur kepemilikan, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang 60 persen saham KCIC, sedangkan 40 persen sisanya dikuasai konsorsium China.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap evaluasi agar proses restrukturisasi dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Kita sedang sedang evaluasi nih. Kita mau memastikan supaya ini bisa, kalau kita melakukan suatu corporate action itu tuntas gitu ya. Jadi bukan hanya sifatnya menunda masalah," ujarnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Meski demikian, Rosan belum bersedia mengungkapkan detail langkah yang akan diambil.

"Jadi kita akan lakukan nanti pada saatnya kita akan umumkan langkah-langkah kita dalam langkah kita merestrukturisasi dari KCIC atau Whoosh ini," katanya.

Baca juga: Duh, Utang Kereta Whoosh Membengkak Triliunan Rupiah, BUMN Kelabakan Bayar, Untung Ada Danantara!

Rencana restrukturisasi ini sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengusulkan beberapa alternatif penyelesaian kepada pemerintah.

"Memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan, dan segera akan kita usulkan. Tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita tawar, kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini," ujar Dony saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 23 Juli 2025.

Menurut Dony, restrukturisasi ini penting dilakukan demi menjaga kinerja BUMN yang terlibat, khususnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium Indonesia.

Sumber: https://money.kompas.com/read/2025/08/15/114437726/konsorsium-bumn-ri-rugi-rp-162-triliun-gara-gara-kereta-cepat-di-2025

(kps/Isna Rifka SR)

Sumber: Kompas.com
Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved