Ada 54 Layanan Publik di Portal Banyumas PAS, Bisa Bantu Bedah Rumah

Ringkasan Berita:

• Leon Pangestu (25), warga Purwokerto, merasa terbantu dengan Portal Banyumas PAS saat mengurus kartu kuning tanpa harus bingung mencari info ke dinas.
• Kepala Dinkominfo Banyumas, Budi Nugroho menjelaskan portal ini menerapkan konsep single access dengan 54 layanan terintegrasi untuk memudahkan warga.
• Aplikasi ini tidak hanya untuk administrasi, tetapi juga memiliki fitur sosial seperti "Doyong Dadi Bombong" untuk donasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Selepas resign dari kerjaanya lamanya, Leon Pangestu (25) seorang pemuda Gen Z asal Purwokerto ini tengah menyiapkan kelengkapan berkas lamarannya. 

Salah satu yang ingin ia buat adalah kartu kuning atau kartu pekerja yang harus dia buat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banyumas. 

Dalam benaknya ia berkata, berarti harus pergi ke kantor dinas itu untuk membuat kartu pencari kerja. 

Baca juga: Pemkab Banyumas Digugat Rp1,9 Miliar Soal Menara Teratai, Ini Pemicunya

Namun, seorang temannya bernama Jonathan (28) menyarankan supaya membuka akses informasi di Portal Banyumas PAS. 

Sebuah platform milik Pemkab Banyumas yang ternyata menyajikan beragam informasi dan pelayanan publik, termasuk pelayanan ketenagakerjaan hingga lowongannya. 

Leon download aplikasi Portal Banyumas PAS, dan benar saja kesannya itu langsung disambut dengan aneka informasi. 

"Jujur sebelumnya saya masih asing dengan aplikasinya. Tapi setelah coba, ternyata sangat membantu. Ada info kerja, event, sampai layanan lain ada semua. Tinggal klik saja dan langsung diarahkan ke sumbernya langsung," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (3/2/2026). 

Baginya aplikasi itu terasa seperti "kantor pemerintahan dalam genggaman". 

Tujuan membuat kartu pencari kerja diarahkan langsung ke Mall Pelayanan Publik (MPP). 

"Tadi sebelum buka aplikasi niatnya ke kantor dinas, tapi setelah buka Portal Banyumas PAS supaya mengisi data dan akhirnya bisa dilayani di MPP yang jauh lebih dekat dan cepat," katanya.

Pengalaman Leon menjadi gambaran kecil perubahan cara warga berinteraksi dengan birokrasi di Kabupaten Banyumas. 

Perlahan, layanan publik yang dulu identik dengan proses manual mulai beralih ke sistem digital terintegrasi lewat Portal Banyumas PAS.

Puluhan Layanan dalam Satu Akses

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho, menjelaskan Portal Banyumas PAS dirancang sebagai pintu masuk tunggal berbagai layanan pemerintah daerah.

Menurutnya, konsep utama portal ini adalah single access, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi berbeda.

"Portal Banyumas PAS ini bagian dari upaya menciptakan layanan satu pintu. Harapannya masyarakat cukup satu klik untuk mengakses semuanya," kata Budi.

Saat ini, sebanyak 54 layanan telah terintegrasi. 

Jumlah itu, kata dia, masih akan terus bertambah mengikuti kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Setiap ada permintaan dari OPD, kami integrasikan. Tujuannya supaya masyarakat semakin mudah," jelasnya.

Portal tersebut dapat diakses melalui website resmi pemerintah daerah maupun aplikasi Android dan iOS. 

Layanannya mencakup informasi administrasi, kesehatan, perizinan, pelaporan, hingga bursa kerja.

Tak hanya itu, portal juga memuat etalase produk desa dan UMKM sebagai ruang promosi potensi lokal Banyumas.

Dari Layanan Publik hingga Pengentasan Kemiskinan

Menariknya, Portal Banyumas PAS tidak semata dipakai untuk urusan administrasi. 

Platform ini juga menjadi instrumen sosial.

Salah satunya melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Di portal ada etalase rumah. Masyarakat bisa memilih rumah mana yang ingin dibantu. Transaksinya langsung lewat sistem program doyong dadi bombong," ungkap Budi.

Skema tersebut mendorong partisipasi publik dalam membantu warga kurang mampu secara transparan dan terdata.

Bukan Sekadar Aplikasi

Budi menegaskan, pengembangan portal merupakan bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang kini mulai bertransformasi menuju konsep pemerintahan digital.

"Ke depan bukan cuma bikin aplikasi. Yang penting datanya terkumpul dan bisa dipakai pimpinan untuk ambil keputusan," katanya.

Ia mencontohkan penerapan pada sistem manajemen puskesmas, di mana data kunjungan pasien hingga stok obat dapat dipantau dan dianalisis secara real time.

Selain itu, Pemkab Banyumas juga mulai mengarahkan seluruh transaksi layanan ke sistem cashless untuk meminimalkan kebocoran serta memperkuat akuntabilitas.

Dari sisi keamanan, sistem telah menerapkan standar ISO 27001 dan audit berkala guna menjaga perlindungan data masyarakat.

Kinerja OPD Dipantau Langsung

Transformasi digital juga menyentuh tata kelola internal pemerintahan.

Kini, capaian kinerja masing-masing OPD dapat dipantau langsung oleh pimpinan daerah melalui dashboard khusus.

"Front end untuk masyarakat, back end untuk pimpinan. Pak Bupati bisa melihat progres kerja OPD secara real time," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan sistem bukan hanya soal perangkat lunak dan keras, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.

"Manusia ini yang paling penting. Kesadaran keamanan digital sangat menentukan," tegas Budi.

Upaya tersebut membuahkan hasil. 

Indeks SPBE Banyumas kini mencapai 4,5 dengan kategori baik.

Sementara itu, Sadewo Tri Lastiono menilai esensi smart city bukan pada banyaknya aplikasi, melainkan kemudahan yang dirasakan warga.

"Saya ingin tidak perlu banyak aplikasi. Cukup satu, tapi sudah menyediakan semuanya," tegasnya.

Ia meminta setiap OPD mengevaluasi aplikasi yang tumpang tindih dan memastikan layanan benar-benar dipakai masyarakat.

"Smart city itu bukan soal pamer aplikasi, tapi manfaatnya," katanya.

Harapan Warga: Lebih Praktis dan Menarik

Warga lain bernama Aprillia (38) mengatakan kemudahan akses sudah terasa. 

Namun ia berharap tampilan aplikasi terus diperbarui agar lebih ramah pengguna.

"Fiturnya sudah banyak. Mungkin ke depan desainnya bisa lebih menarik seperti super apps lain," tutupnya.

Dari pengalaman sederhana itu, perubahan besar tampak mulai terjadi dalam sistem layanan digital di Banyumas. (jti)