Taman Safari Tertarik Masuk Baturraden, Tapi Terganjal 'Restu' Konsultan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Mimpi menyulap kawasan wisata Baturraden menjadi destinasi kelas dunia ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Di balik pesona lereng Gunung Slamet yang memikat, tersimpan "drama" investasi yang cukup pelik.

Pemerintah Kabupaten Banyumas sejatinya telah "membuka pintu" lebar-lebar bagi para pemodal besar. Namun, niat baik ini justru terbentur mekanisme penilaian keuangan yang kaku.

Fakta ini diungkapkan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, usai memimpin rapat koordinasi di Smartroom Graha Satria, Purwokerto, Rabu (17/12/2025). Ia menceritakan betapa sulitnya meyakinkan konsultan keuangan global meski calon investor sudah antre di depan mata. Salah satu nama besar yang disebut-sebut berminat adalah pengelola Taman Safari.

Baca juga: Kejar Setoran Akhir Tahun, Baturraden Bidik Rp 7 Miliar di Momen Libur Nataru

"Saya sudah dapat investor, salah satunya Taman Safari. Tapi masuknya lewat IPO. Kalau IPO itu pakai konsultan dan investor asing, termasuk dari Australia. Dari 11 yang mendaftar, pariwisata dianggap kurang menarik," ungkap Sadewo.

Terganjal Penilaian Konsultan

Sadewo menjelaskan, mekanisme Initial Public Offering (IPO) yang digunakan untuk menarik dana segar mensyaratkan penilaian ketat dari konsultan. Sayangnya, di mata para penilai ini, sektor pariwisata dianggap "kurang seksi" dibanding sektor lain.

Akibatnya, dari 11 rencana investasi yang diajukan Banyumas, tujuh di antaranya—termasuk sektor wisata—harus gigit jari alias dicoret.

"Sebenarnya investornya sudah tertarik sekali. Tapi dari IPO-nya menolak, alasannya di konsultan. Mereka menganggap sektor wisata kurang menarik," keluhnya.

Butuh Sentuhan Profesional

Tak mau menyerah pada keadaan, Sadewo kini memutar otak. Ia menyadari bahwa masalah Baturraden bukan hanya soal dana, tapi juga soal "rasa". Pengelolaan wisata zaman sekarang tak bisa lagi kaku ala birokrasi; harus adaptif, lincah, dan mengikuti selera pasar yang cepat berubah.

Ia mencontohkan bagaimana bisnis kuliner atau tempat hiburan bisa mati suri jika tak pandai membaca tren.

"Sekarang itu zamannya tematik. Kalau tempatnya kita benahi dan pelayanannya bagus, itu bisa jalan. Tapi ini harus dikelola orang-orang yang profesional di bidang wisata," paparnya.

Sadewo bahkan memberi analogi sederhana namun menohok. "Contoh Sambel Layah itu sudah tidak laku, ya diganti. Jadi bebek rakyat. Begitu juga Taman Mas Kemambang, mestinya dibuat tematik. Kalau lagi tren musik dangdut, ya kasih musik dangdut," tambahnya.

Tarik dari BLUD

Langkah berani pun diambil. Sadewo memutuskan menarik pengelolaan Baturraden dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia ingin menyerahkannya kepada tangan-tangan swasta yang lebih profesional. Namun, ia memasang "pagar" tinggi: Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh turun sepeser pun.

Ia menegaskan, investor boleh masuk dan mengelola, asalkan setoran ke Pemda yang selama ini sudah ada, tetap terjamin. Keuntungan bagi investor diambil dari kelebihan pendapatan setelah dikelola secara modern.

"Baturraden saya tarik dari BLUD dan sekarang saya cari investor. Tapi semua investor yang mau masuk ke Banyumas, terutama yang sudah menghasilkan PAD, akan saya kunci," tegasnya.

"Misalnya PAD Baturraden Rp10 miliar, maka Rp10 miliar itu harus masuk dulu ke Pemda. Setelah dikelola profesional dan berkembang, baru kita bicara bagi hasil," pungkas Sadewo menutup pembicaraan.