Wakil Ketua Gerindra Banyumas Kritik Pernyataan Bupati Sadewo Soal MBG, Apa Saja yang Disorot?

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Carut marut pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memicu perbedaan pandangan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dengan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Banyumas Adhi Wiharto. 

Bahkan, Adhi mengkritik pernyataan Sadewo yang dinilai kurang proaktif mendukung MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

"Menurut saya, perlu peran serta aktif pemkab dalam program MBG." 

"Pemkab yang proaktif sangat diperlukan agar program MBG ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar." 

"Apalagi (MBG) termasuk program prioritas Presiden Prabowo," kata Adhi, Minggu (5/10/2025). 

Baca juga: Gerindra Banyumas Semprot Bupati Sadewo Soal Program Makan Gratis: Pernyataan Anda Tidak Bijak!

Kritik ini disampaikan Adhi menyusul pernyataan Bupati Sadewo yang merasa tak dilibatkan dalam pelaksanaan MBG namun dituntut tanggung jawab saat terjadi masalah. 

Secara rinci, apa saja pernyataan Bupati Banyumas Sadewo yang dikritik Adhi? 

1. Tak dilibatkan sejak awal 

Bupati Banyumas Sadewo mengatakan, sejak awal BMG bergulir, pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan. 

Tak hanya soal regulasi, Pemkab Banyumas bahkan tak diajak koordinasi soal penempatan dapur MBG pertama. 

Hal ini disampaikan Sadewo dalam rapat koordinasi evaluasi program MBG di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin (29/9/2025). 

"Dulu, saat datang pertama kali MBG, kita tahu bahwa Pemda gak ngerti apa-apa."  

"Dapur pertama di Brobahan, disusul dapur-dapur lain." 

"(Kalau ada masalah) seolah-olah kesalahan ditimpakan ke Pemda," kata politisi PDIP itu dalam forum. 

Menanggapi hal ini, Adhi mengatakan, program MBG telah dipaparkan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam retreat kepala daerah di Magelang dan Jatinangor. 

Dalam retreat itu, kepala BGN sebagai salah satu pembicara, menegaskan tiga peran strategi pemda dalam mendukung MBG. 

Yaitu, pembangunan infrastruktur, pembangunan rantai pasok, dan bersama BGN melakukan penyaluran. 

"Seharusnya, bupati paham, BGN sudah menjelaskan peran strategis pemda dalam MBG." 

"Apalagi, di Banyumas, dapur MBG pertama berdiri di lahan TNI yang juga melibatkan TNI." 

"Jika ini saja bupati tidak mengetahui, berarti ada komunikasi yang kurang baik dengan jajarannya," ucap Adhi. 

2. Kena getah saat terjadi masalah 

Dalam pertemuan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo mengatakan, pemerintah daerah selalu ketiban tanggung jawab saat terjadi masalah dalam pelaksanaan MBG. 

Termasuk, ketika terjadi keracunan makanan MBG, seperti yang terjadi di Banyumas pada September lalu. 

"Kesannya, kalau ada masalah, Pemda yang salah." 

"Sementara ini kan Pemda gamang mau melakukan apa, karena regulasinya memang belum ada," ucap Sadewo. 

Baca juga: Selalu Ketiban Tanggung Jawab saat Muncul Masalah, Pemkab Banyumas Putuskan Ikut Operasional MBG

Terkait pernyataan Sadewo ini, Adhi menilai, bupati semestinya terbuka terhadap masukan masyarakat dan mencari solusi, bukan justru menyalahkan pihak lain. 

"Selaku pemimpin, harus mau mendengar keluhan ringan yang hadir dari masyarakat." 

"Saya rasa, sangat wajar bila masyarakat meminta tanggung jawab pemkab karena minimnya akses informasi," kata Adhi. 

Kendati begitu, Adhi mengapresiasi langkah Pemakb Banyumas yang kini telah membentuk tim khusus lintas sektoral yang berisi Forkopimda, OPD teknis, juga forkopimcam untuk mengawal jalannya MBG. 

"Sudah seharusnya pemerintah daerah mendukung program pemerintah pusat sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah." 

"Bahkan, tidak hanya mendukung namun kepala derah yang tidak melaksanakan PSN (Program Strategis Nasional), yang merupakan program unggulan presiden, juga dapat dikenaik sanksi," kata Adhi. (Tribunbanyumas.com/Permata Putra Sejati)