Dua Perusahaan Daerah Banyumas Bermasalah, yang Satu Mau Dibubarkan

"Menurut kacamata kami (DPRD, red) kenapa diusulkan untuk dibubarkan, ya karena tidak maksimal," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas, Ahmad Suryanto mengatakan, dasar hukum pembentukan Perumda Pasar Satria itu adalah PP 54 Tahun 2017.

Tetapi sesuai kajian, setelah dianalisis hasil investasi dan evaluasi, ternyata tidak punya core bisnis.

"Kemudian berdasarkan PP 35 Tahun 2023 Pasal 66 retribusi ditarik kembali oleh dinas. 
Ini untuk menyelematkan terutama aset, ya kita melakukan likuidasi," jelasnya. (fba)

Perumdam Tirta Satria Bermasalah

Di sisi lain DPRD Kabupaten Banyumas juga sempat membahas sejumlah isu negatif terhadap Perumdam Tirta Satria dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Hall A, Selasa (2/6/2026).

RDP tersebut dilaksanakan atas pengajuan Gerakan Nasional Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor) Jawa Tengah.

Ketua GNP Tipikor Banyumas, Edo Damaraji membawa lima isu dalam RDP yang digelar tertutup tersebut. 

Pertama, dugaan rekrutmen pegawai yang tidak transparan atau ada praktik titipan dan tidak diumumkan terbuka.

Kedua, pengadaan barang/jasa swakelola bermasalah, diduga menggunakan LPJ dari koperasi karyawan yang berpotensi menciptakan harga tidak wajar.

Ketiga, penggunaan kendaraan inventaris, kendaraan dinas diduga digunakan pejabat dewan pengawas lebih dari lima tahun tanpa prosedur.

Keempat tantiem atau dana insentif dan transparansi pengelolaannya dipertanyakan.

Terakhir, tindak lanjut LHP BPK tahun 2021- 2023, dinilai belum jelas realisasinya.

"Kami berharap ke depan akan ada perbaikan di Perumdam Tirta Satria, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat," katanya usai RDP.

Pengawasan Sudah Tuntas