Berita Banyumas
Akurasi Data Kemiskinan Banyumas Jadi Sorotan Rapat Pansus DPRD
Pemerintah Kabupaten Banyumas seharusnya sudah punya data tersendiri untuk masyarakat terutama yang tidak mampu.
Penulis: Fajar Bahruddin Achmad | Editor: khoirul muzaki
"Sehingga gimana agar data ini tepat sasaran dan dinas sosial bisa melaksanakan agar tepat sasaran," ungkapnya.
Sementara itu, anggota pansus sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih S.M mengungkapkan, Raperda ini tujuannyaagar implementasi dari DTSEN benar-benar terwujud dan tepat sasaran.
Dia mengatakan, DTSEN yang digunakan di Indonesia saat ini sebenarnya meniru dari negara maju.
Data sosial dan ekonomi jadi satu sehingga saat NIK dicek, semua data tersebut keluar dan menjadi acuan dalam pemberian bantuan sosial.
"Raperda ini tujuannya agar bagaimana DTSEN ini bisa terwujud betul. Dimulai dari tepatnya pemberian bantuan sosial sesuai Desil, sehingga margin erornya kecil.
Karena yang terjadi hari ini, sangat banyak exclusion dan inclusion yang terjadi," jelasnya.
Baca juga: Gempa Magnitudo 4,6 di Cilacap tak Berpotensi Tsunami
Fenomena Pengemis
Sementara itu, Plt Kepala Dinsospermasdes Banyumas, Budi Suharyanto mengatakan, pihaknya sependapat berkaitan data masih banyak yang simpang siur di DTSEN.
Dia menilai memang perlu menyatukan data secara khusus.
Budi juga menyoroti keberadaan pengemis, menurutnya orang minta-minta belum tentu orang miskin.
Bisa saja dia hanya memiliki karakter orang minta-minta.
"Sering kita tangani, pengemis bawa bayi. Ternyata bayinya sewa.
Saat kita data, dia punya kartu-kartu jaminan dari Kemensos. Artinya bisa benar-benar miskin atau karakternya yang memang suka minta-minta," ungkapnya. (fba)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banyumas/foto/bank/originals/Pansus-DPRD-Banyumas-rapat.jpg)