Bupati Terjerat OTT KPK, Pemkab Cilacap Perketat Pengawasan OPD

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Cilacap menjamin stabilitas jalannya roda birokrasi pasca-insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat bupati. 
• Pelaksana Harian (Plh) Sekda Cilacap, Annisa Fabriana, menegaskan bahwa kerangka program pembangunan 2026 tidak akan dirombak dan bakal diteruskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. 
• Merespons kasus hukum ini, Pemkab menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat sistem pengawasan internal secara berjenjang.

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Badai hukum berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang baru-baru ini menyeret pucuk pimpinan Kabupaten Cilacap dipastikan tidak akan melumpuhkan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Cilacap menjamin komitmen penuh untuk menjaga stabilitas roda pemerintahan agar birokrasi tetap berjalan sesuai dengan cetak biru yang telah digariskan.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Cilacap, Annisa Fabriana, memaparkan bahwa kerangka perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2026 sejatinya sudah dikonsep dengan sangat matang. Oleh sebab itu, jalannya pemerintahan tidak akan mengalami perombakan yang signifikan meski kursi bupati definitif tengah kosong.

Baca juga: Badai OTT KPK di Jawa Tengah: Sejumlah Bupati dan Walikota Mengaku Kena Mental

Fokus Melanjutkan Program

Annisa menggarisbawahi, prioritas utama jajaran pemerintah daerah saat ini adalah mengawal seluruh program strategis yang telah disusun agar bisa tereksekusi secara maksimal dan tepat sasaran.

“2026 kita harus sudah tahu apa yang dilakukan, tidak ada perubahan, Plt Bupati akan terus melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan dengan baik, karena sangat diyakini perencanaan sudah disusun dengan baik, tinggal pelaksanaannya hal yang prinsip dari apa yang disampaikan,” ujar Annisa.

Perketat Pengawasan Internal

Di sisi lain, Annisa tak menampik bahwa insiden OTT yang mencoreng nama baik instansi ini harus dijadikan momentum introspeksi besar-besaran bagi seluruh abdi negara di Cilacap. Ia menuntut adanya perbaikan dan pengetatan sistem pengawasan internal di setiap lini Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, fungsi kontrol atau pengawasan tidak boleh hanya dilimpahkan dan dibebankan ke pundak pihak inspektorat semata. Tanggung jawab pencegahan rasuah sejatinya melekat pada setiap kepala dinas atau pimpinan OPD.

“Bahwa pengawasan harus diperketat tidak hanya dilakukan oleh inspektorat saja tapi kepala OPD harus tahu apa yang dilakukan masing-masing OPD,” katanya.

Kembalikan Kepercayaan Publik

Pejabat eselon ini juga mengingatkan betapa krusialnya peran seorang Kepala OPD dalam memitigasi dan menyumbat celah-celah penyimpangan anggaran pada tingkat eksekusi program di lapangan.

“Jadi pengawasan dari kepala OPD ke jenjang di bawahnya itu harus betul-betul dilakukan,” tegasnya.

Melalui langkah penguatan pengawasan berlapis dan komitmen menuntaskan agenda pembangunan daerah, Pemkab Cilacap menaruh harapan besar agar kepercayaan masyarakat dapat segera pulih. Langkah strategis ini sekaligus menjadi alarm penegas bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah harga mati yang tak bisa ditawar lagi ke depannya. (ray)