Sikap DPRD Cilacap Terkait Kasus Bupati: Hormati Proses Hukum dan Kedepankan Praduga Tak Bersalah

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat, akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
• Taufik menegaskan bahwa DPRD menghormati proses hukum dan siap mendukung penuh upaya penegakan hukum yang sedang berjalan.
• Ia berharap persoalan ini dapat menemukan titik terang dan membawa kebaikan bagi masyarakat Cilacap.
• Lebih jauh, Taufik kembali mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus ini.

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP – Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat, akhirnya angkat bicara menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

Di tengah guncangan politik di "Kota Bercahaya", Taufik mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Pernyataan tersebut disampaikan Taufik usai menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-170 Kabupaten Cilacap di Gedung DPRD, Sabtu (28/3/2026). Ia meminta semua pihak untuk tidak menghakimi sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan.

“Kita berbaik sangka saja, kita doakan. Tidak usah ikut mencemooh, lebih baik kita introspeksi diri dan ikuti saja proses hukumnya,” ujar Taufik kepada awak media.

Dugaan Pemerasan Perangkat Daerah Kasus yang menjerat Syamsul Auliya Rachman bermula dari operasi senyap KPK pada Jumat (13/3/2026).

Bupati Cilacap tersebut diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap sejumlah pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap.

Taufik menegaskan bahwa lembaga legislatif sangat menghormati independensi KPK dalam mengusut kasus ini.

Ia juga memberikan pesan khusus kepada Syamsul agar kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

“Kepada Mas Syamsul, berikan keterangan apa adanya dan terus berdoa. Insyaallah semua akan mendapatkan jalan yang lebih baik, baik untuk Cilacap maupun untuk Mas Syamsul sendiri,” imbuhnya.

Bantuan Hukum bagi Bupati Terkait langkah selanjutnya, Taufik menyebutkan bahwa Syamsul memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Cilacap diperbolehkan memberikan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara yang terjerat masalah hukum saat menjabat.

“Kalau soal bantuan hukum, itu ranahnya Pemkab. Menurut undang-undang memang diperbolehkan dan ada mekanismenya,” pungkas Taufik.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus melakukan pendalaman materi dan pemeriksaan saksi-saksi guna mengungkap secara tuntas aliran dana dan modus pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemkab Cilacap. (ray)