Di tengah Efisiensi, Pemkab Banyumas Himpun Rp294 Miliar di Luar APBD

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang membuat banyak pemerintah daerah lesu, Kabupaten Banyumas justru menunjukkan manuver berbeda. 

Di bawah kepemimpinan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, daerah ini berhasil menghimpun pendanaan non-APBD hingga Rp294 miliar sepanjang 2025.

Komunikasi dan keaktifan pimpinan daerah menjadi kunci utama keberhasilan tersebut. 

"Saya ini ibaratnya seorang 'sales' yang bertugas menawarkan program dan mencari sumber pendanaan di luar APBD demi memastikan pembangunan tetap berjalan," kata Sadewo kepada Tribunbanyumas.com, di ruang Joko Kaiman, Pendopo Si Panji, Purwokerto, Sabtu (24/1/2026). 

Pendanaan non-APBD itu dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis, mulai dari pemerataan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, menjelaskan sumber pendanaan non-APBD tersebut berasal dari berbagai skema, seperti APBD Provinsi, APBN, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah.

"Tahun ini ada efisiensi anggaran, DAK Fisik dihilangkan. 

Pemda harus berusaha dan kreatif agar kegiatan terus berjalan," ujar Dedy. 

Ia menyebut Kabupaten Banyumas beruntung memiliki pemimpin daerah yang memiliki semangat tinggi, kemampuan jejaring yang luas, serta piawai dalam memaparkan program pembangunan.

"Kuncinya komunikasi pimpinan. 

Bupati aktif ke sana kemari, menawarkan berbagai program dan ide, baik di level provinsi, nasional, maupun non government," ungkapnya.

Keaktifan tersebut berbuah manis. 

Melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD), Kabupaten Banyumas memperoleh pendanaan sebesar Rp44 miliar pada tahun ini. 

Selain itu, program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga mendapatkan dukungan signifikan.

Dari APBN, penanganan RTLH memperoleh anggaran Rp17 miliar untuk 851 unit rumah.