DPRD Banyumas Panggil PPDI Bahas Pemecatan 9 Perangkat Desa Klapagading Kulon

"Intinya bahwa mereka menyampaikan adanya PDTH ini membuat pelayanan di desa terkendala. Tidak bisa terlayani secara optimal sebagaimana biasanya," ujarnya. 

Supangkat mengungkapkan, Komisi 1 DPRD menilai perlu adanya solusi agar segera diselesaikan polemik yang ada.

Jika melihat pernyataan asisten pemerintahan maka melihat SK yang dikeluarkan itu sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

Sedangkan yang menjadi problematika, masyarakat meminta untuk terlayani dan ini menjadi masalah.

"Sehingga komisi 1 menyikapi, kami akan melapor kepada pak plt ketua DPRD, untuk dicarikan tim ahli. 

Kita akan rapat bagaimana membuat solusi ini. Nanti DPRD akan menyikapi ini untuk bisa bertemu dengan pak bupati," jelasnya. (fba)