Pelunasan Biaya Haji 2026 di Purbalingga Tunggu Regulasi, Diperkirakan Mulai 19 November

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — Pelaksanaan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2026 diperkirakan akan dimulai pada 19 November 2025.

Namun, hingga saat ini Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purbalingga masih menunggu regulasi resmi terkait adanya proses kelembagaan haji yang saat ini sedang dalam masa transisi menuju Kementrian Haji (Kemenhaj). 

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Purbalingga, Ani Mufarokhah menjelaskan bahwa, proses transisi tersebut membuat sejumlah urusan administrasi masih dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Haji (BPH). 

"Secara kelembagaan, kami masih dalam masa transisi. Karena secara formal SK pembentukan Kemenhaj belum sampai ke daerah. Saat ini yang bekerja di lapangan masih BPH," jelasnya, Selasa (11/11/2025). 

Meski masih dalam masa peralihan, menurutnya pelayanan terhadap calon jemaah haji reguler tahun 2026 tidak akan terhenti. Termasuk persiapan pelunasan biaya haji, yang masih menunggu regulasi dari pusat. 

"Informasinya, pelunasan akan dimulai di tanggal 19 November. Tapi, kami masih menunggu proses dari Peraturan Presiden (Perpres), kemudian turun ke Keputusan Menteri Agama (KMA), dan terakhir ke Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen)," terangnya. 

Baca juga: Longsor Nyaris Membelah Tanah Rumah Suyud di Selogiri Kebumen

Proses tersebut, katanya, juga mengikuti sebagaimana tahapan di tahun-tahun sebelumnya. 

Sementara itu, Ani mengatakan, pelunasan akan mencakup jemaah lunas tunda, haji reguler, serta prioritas lanjut usia (lansia). Proses pembayaran pun akan tetap dilakukan melalui bank penerima setoran (bank persepsi) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. 

"Pola pelunasan di bawah Kemenhaj, nanti akan tetap sama dengan yang di Kemenag. Regulasi juga tetap dimulai dari DPR, Presiden, KMA, lalu Perdirjen.

Kami masih menunggu regulasi turun agar bisa menetapkan masa tahap pertama pelunasan," pungkasnya.