Urgen, Dinsos Purbalingga Kaji Revisi Perda Perlindungan Anak

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — Dalam rangka mendukung Purbalingga sebagai kabupaten layak anak, Dinsosdaldukkbp3a saat ini tengah melakukan kajian untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak. 

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsosdaldukkbp3a Purbalingga, Brianda Astro Diaz menjelaskan, perda tersebut belum terlalu detail dalam mengatur perlindungan terhadap anak. 

Sehingga akan diperbaharui agar lebih spesifik terhadap perda perlindungan anak di tahun 2026. 

"Ini yang lama kan korban kekerasan, yang baru tidak hanya korban, kita akan beri perlindungan supaya lebih bagus," ujarnya, Rabu (15/10/2025). 

Brianda menuturkan urgensi penyempurnaan tersebut ialah karena aturan yang lama sudah tidak relevan lagi dengan peraturan yang baru. 

"Harus menyesuaikan undang-undang perlindungan anak, undang-undang PPKS dan kekerasan seksual," katanya. 

Selain itu , ia juga menyebut hal ini dilakukan untuk memberikan support terhadap Kabupaten Purbalingga sebagai kabupaten layak anak yang telah diraih sejak tahun 2021. 

"Saat ini masih baru kajian, masih baru naskah akademik , tahun depan insyaallah sudah diajukan," ucapnya. 

Sementara itu dalam perda yang baru tersebut terdapat isi lima kluster perlindungan anak, diantaranya ialah terkait hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengawasan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya dan perlindungan khusus. 

"Isinya sudah kompleks, gak cuma sebatas korban. Kalau di perda lama hanya korban saja, sekarang kita memberikan selain korban sesuai dengan lima kluster tersebut," pungkasnya.