Angka Kemiskinan Cilacap Diklaim Menurun, Majenang Masih Tempati Posisi Teratas Jumlah Warga Miskin

TRIBUNBAYUMAS.COM, CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap mengeklaim, angka kemiskinan turun dari 10,68 persen menjadi 9,41 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono mengatakan, capaian ini tak lepas dari penerapan tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan.

"Tiga strategi itu adalah mengurangi beban pengeluaran warga, mendorong peningkatan pendapatan, serta menekan munculnya kantong-kantong kemiskinan baru," ujar Sadmoko, Selasa (7/10/2025).

Ia menjelaskan, pada tahun 2024, Pemkab Cilacap telah mengalokasikan anggaran Rp436,63 miliar untuk program pengentasan kemiskinan.

Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp309 miliar difokuskan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Baca juga: Kisah Perjuangan Relawan Nagaraja Cilacap Menjaga Laut Selatan, Lepas Ribuan Penyu

Sisanya, digunakan untuk peningkatan pendapatan dan penanganan kantong kemiskinan di berbagai wilayah.

Menurut Sadmoko, pola kebijakan tersebut akan tetap dijalankan pada tahun 2025 agar hasilnya semakin optimal dan merata.

"Alhamdulillah, trennya sudah menurun."

"Mudah-mudahan, di akhir tahun 2029, bisa turun lagi menjadi 8,6 persen," ujarnya. 

"Harapannya, suatu saat nanti, tidak ada lagi kemiskinan di Kota Cilacap," lanjut Sadmoko.

Majenang Terbanyak

Berdasarkan data DTSEN/P3KE, jumlah penduduk miskin prioritas 1–5 (P1–P5) di Cilacap mencapai 412.610 jiwa.

Kecamatan dengan jumlah terbanyak antara lain Majenang sebanyak 32.497 jiwa, Kesugihan 28.214 jiwa, dan Gandrungmangu 27.816 jiwa.

Baca juga: Biawak 1,5 Meter Bikin Resah Warga Bajing Cilacap, Ditangkap Damkar saat Sembunyi di Plafon Rumah

Salah satu desa yang menjadi titik fokus intervensi pengentasan kemiskinan adalah Desa Karanggintung di Kecamatan Gandrungmangu.

Desa tersebut memiliki sekitar 2.600 jiwa yang masuk kategori P1–P5 dan kini menjadi prioritas dalam berbagai program bantuan dan pemberdayaan.

"Kami berharap, upaya ini dapat memperkuat kemandirian warga dan mengikis kesenjangan ekonomi di daerah pesisir maupun perbatasan," harap Sadmoko. (*)