Berita Jateng

Warga Pati Bakal Demo Besar-Besaran Lagi Demi Lengserkan Bupati Sudewo

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

RENCANAKAN DEMO LAGI: Inisiator unjuk rasa di Pati, Ahmad Husein (bertopi hitam), saat memberikan keterangan kepada media beberapa waktu lalu. Husein mengumumkan rencana aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus 2025 dengan membawa nama aliansi baru untuk terus menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo. (TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal)

TRIBUNBANYUMAS..COM, PATI - Warga Pati bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Alun-Alun Pati, Senin (25/8/2025) mendatang.


Tuntutan mereka kali ini adalah agar DPRD Pati segera menuntaskan proses pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dan segera memakzulkan Sudewo dari jabatan Bupati Pati.


Hal itu dikatakan oleh Ahmad Husein yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu.


Berbeda dari aksi sebelumnya, pada unjuk rasa kali ini, Husein tidak membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. 


Sedikit berbeda, dia akan membawa nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.


"Namanya Masyarakat Pati Timur Bersatu. Tapi mewakili seluruh masyarakat Pati. Rencananya ada 50 ribu orang yang demo. Surat pemberitahuan ke Polresta mungkin kami kirimkan besok. Kami akan mendesak DPRD Pati segera lengserkan Sudewo," jelas Husein pada TribunJateng.com, Senin (18/8/2025) malam.


Dia membenarkan, pihaknya membawa nama kelompok yang berbeda karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah memiliki perjanjian dengan Polresta Pati untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa lagi sebelum keluar hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati.


Sebelumnya, lewat dua koordinator mereka, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menandatangani kesanggupan untuk tidak menggelar demo lagi sebelum proses Pansus Hak Angket DPRD Pati usai.


Pernyataan kesanggupan itu mereka tanda tangani sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan atas dugaan provokasi yang menimbulkan kericuhan saat demo.


Husein membenarkan ada kesepakatan itu. Karena itulah dia mengatasnamakan kelompoknya dengan Masyarakat Pati Timur Bersatu.


Dia mengimbau massa yang ikut aksi 25 Agustus nanti agar tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas publik. Sebab, hal itu akan merugikan massa sendiri dan justru merusak esensi dari aksi.


Pihaknya bahkan mendeteksi adanya penyusup yang memicu kericuhan pada aksi unjuk rasa 13 Agustus lalu.


Tidak menutup kemungkinan, skenario serupa akan terjadi pada demo 25 Agustus nanti.


"Bahkan saya dengar akan ada penyusup yang bikin kericuhan dengan bawa bom molotov. Saya harap jangan sampai terjadi seperti itu. Saya minta yang ikut demo besok jangan rusak fasilitas umum dan jangan anarkis. Antisipasinya, kalau ada yang ricuh, Polresta Pati harus langsung tangkap," tandas dia.


Terpisah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan pintu gerbang selatan Gedung DPRD Pati, Senin (18/8/2025) petang.


Posko ini didirikan untuk mengawal proses Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo yang sedang bergulir di DPRD Pati.

Baca juga: Viral Karnaval Kemerdekaan di Brebes Berakhir Ricuh, Camat Bantah Miras, Sebut Pemicunya Goda Wanita


Selain itu juga untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Bupati Pati Sudewo dan menjadi korban tindakan represif aparat keamanan saat aksi 13 Agustus lalu.


Koorinator Posko, Hanif, menanggapi kabar bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus.


Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Itu hak mereka. Hanya saja, dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.


“Kalau ada aksi lagi, bukan dikoordinasikan oleh aliansi kami yang kemarin menginisiasi aksi demo 13 agustus. Kami sudah ada kesepakatan, fokus kami sekarang mengawal Pansus hak angket,” jelas Hanif.


Dia menambahkan, namun pihak Aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sudewo.


“Nanti rencananya ada posko lagi yang didirikan untuk pengawalan kasus Sudewo di KPK. Akan ada yang berangkat ke Jakarta, tapi waktunya kapan masih kami diskusikan lagi,” tandas dia. (mzk)

Berita Terkini