Tujuannya adalah untuk memulihkan dan menguatkan kembali mental para korban yang terguncang.

"Penguatan mentalnya dulu, sebelum penanganan kasus, itu penting," tambahnya.

Setelah memastikan para korban siap secara mental, barulah Satgas PPKS Unsoed memfasilitasi proses pelaporan ke polisi.

Selain itu, Satgas PPKS juga proaktif berkomunikasi dengan pihak keluarga.

Pihak kampus mendatangi langsung rumah orang tua korban.

Mereka memberikan penjelasan yang utuh mengenai kasus yang menimpa anak-anak mereka.

Langkah-langkah inilah yang menjadi standar operasional Satgas PPKS Unsoed dalam menangani korban kekerasan seksual.

Kini, dengan berkaca dari kasus 2024 tersebut, publik bisa melihat bahwa Unsoed sebenarnya memiliki mekanisme yang sudah teruji.

Namun, kasus oknum guru besar yang terjadi saat ini memiliki tantangan yang berbeda dan lebih kompleks.

Jika pada kasus 2024 pelakunya adalah orang luar, kini terduga pelakunya adalah orang dalam dengan posisi kuasa yang sangat tinggi.

Mahasiswa pun telah menggelar aksi menuntut agar pihak Rektorat tidak melindungi pelaku.

Rekomendasi sanksi dari Satgas PPKS kini sudah berada di tangan Rektorat.

Publik menantikan, apakah prosedur yang sama, yang mengutamakan dan melindungi korban, akan diterapkan dengan tegas dalam kasus internal yang sensitif ini.

(*)