TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Sebanyak 27 kader PDI Perjuangan dipecat dari keanggotaan partai setelah melakukan sejumlah pelanggaran.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, nama-nama kader yang dipecat itu akan dibacakan pada 17 Desember mendatang. 

Pengumuman itu rencananya digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Nanti, akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama. Sekaligus nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, juga dalam protokol partai," kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Pembacaan nama-nama kader yang dipecat ini diharapkan jadi momen kader PDIP semakin sadar dalam komitmen berpartai politik. 

Menurutnya, setiap orang yang ingin berpartai politik semestinya mementingkan hal yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. 

"Sehingga, mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk wong cilik, disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat," jelas Hasto. 

Baca juga: Duduk Perkara Tia Rahmania Batal Dilantik sebagai Anggota DPR RI: Dipecat PDIP, Kritik Pimpinan KPK

Hasto menjelaskan, para kader itu dipecat lantaran melakukan beberapa kategori pelanggaran ketentuan PDIP. 

Di antaranya, terkait dukungan terhadap calon kepala daerah pada Pilkada 2024 juga presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Termasuk, kemudian, kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan," ungkap politikus asal Yogyakarta ini. 

Sesuai Mekanisme Partai

Menurut Hasto, pemecatan puluhan kader ini sudah melalui mekanisme partai dan tidak dilakukan secara mendadak. 

Menurutnya, sudah ada proses berupa pemanggilan surat kepada kader-kader yang akan dipecat. 

Satu di antaranya, surat yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. 

"Bahkan, Pak Komarudin Watubun itu, pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres."

"Dan kemudian, terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah."