TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - Sejumlah anggota DPRD Karanganyar dari empat fraksi mempertanyakan hilangnya anggaran pokok pikiran (pokir) atau anggaran aspirasi dalam APBD 2023.

Anggaran yang semula muncul dalam pembahasan RAPBD 2023 dan telah disepakati kegiatannya dilakukan tahun ini, tiba-tiba raib.

Para wakil rakyat ini baru menyadari hilangnya anggaran tersebut saat RAPBD 2023 tersebut disahkan dan akan dilaksanakan.

Sejumlah anggota dewan yang mempertanyakan hal tersebut berasal dari Fraksi Gerindra, FPKB, FKS, dan fraksi gabungan PAN dan Demokrat.

Mereka pun mengklarifikasi kepada Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo, Senin (2/1/2022).

Baca juga: Delapan Pelamar Lowongan Sekda Karanganyar Lolos Uji Kompetensi, Bersiap Paparkan Visi Misi

Baca juga: Motor yang Dikendarai Terjun dari Jembatan Setinggi 8 Meter di Sroyo Karanganyar, Remaja Tewas

Ketua Fraksi Gerindra Adhe Eliana menyampaikan, anggaran pokir muncul karena proses panjang, termasuk adanya aspirasi dari warga saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

"Dalam perjalanan, ada hal yang menurut kami, ada semacam kesepakatan yang tidak diindahkan oleh pemkab. Oleh karena itu, kami klarifikasi kepada ketua DPRD," kata Adhe di DPRD Karanganyar, Senin.

Anggota Fraksi PKS, Darwanto menambahkan, pihaknya mengetahui hilangnya anggaran aspirasi tersebut setelah APBD 2023 ditetapkan, akhir November 2022.

Padahal, dalam proses pembahasan, mulai dari rancangan APBD hingga konsultasi ke gubernur, lanjutnya, tidak ada perubahan kesepakatan.

"Tahunya (anggaran pokir hilang) setelah APBD 2023 ditetapkan," ucapnya.

Baca juga: Jembatan Kaca Kebun Teh Kemuning Karanganyar Sudah Dibuka! Harga Tiket Masih Promo, Hanya Rp10 Ribu

Baca juga: Sambut Tahun Baru, Pengelola Embung Setumpeng Karanganyar Bagikan Nasi Pincuk dari 23 Tumpeng

Namun, baik Adhe maupun Darwanto, tidak mengungkap berapa besar anggaran pokir yang dicoret dari APBD 2023.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengaku tidak mengetahui hilangnya anggaran pokir di APBD 2023.

"Kami tidak tahu, kok tahu-tahu ada teman-teman fraksi mengadu. Bagaimanapun juga, sebagai pimpinan DPRD, mengakomodir, mencarikan solusi, dikomunikasikan," terangnya.

Bagus Selo berjanji segera berkomunikasi dengan pihak eksekutif, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk mempertanyakan terkait adanya permasalahan dari sejumlah anggota fraksi tersebut. (*)