Baca tanpa iklan
Menurutnya, jika pemerintah hanya melakukan penindakan di jalanan saja, dipastikan keberhasilan penindakan ODOL hanya bersifat sementarta saja dan akan terulang kembali.
Zero ODOL diperlukan komitmen dari semua stakeholder yang terlibat dari akar rumput.
"Kami mengimbau pemerintah agar segera melakukan revisi terhadap UULAJ No 22 Tahun 2009 agar tidak hanya menghukum pengemudi dan pemilik truk saja dalam praktik ODOL.
Namun juga menghukum pengguna jasa yang memberi order agar ekosistem logistik dapat diperbaiki demi tercapainya iklim persaingan usaha yang lebih sehat," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga harus segera menerapkan sistem digitalisasi yang terintegrasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian dan Kepolisisan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.(*)
Baca juga: Cari Rumput di Pinggir Rel, Petani Bulakamba Brebes Tewas Tersambar Argo Anggrek
Baca juga: Hasil Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia 2022: Tim Putra Indonesia Menang Tipis atas Korea