Baca tanpa iklan
TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOREJO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas kericuhan yang terjadi saat pengukuran tanah Waduk Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Rabu (9/2/2022).
Permintaan maaf itu disampaikan Ganjar dalam konfrensi pers bersama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Kepala Kanwil BPN Jateng Dwi Purnama, Kasdam IV Diponegoro Kolonel Inf Kus Hariyono, dan kepala BBWS Serayu Opak Dwi Purwantoro, di aula Polres Purworejo, Rabu.
"Saya ingin menyampaikan permintaan maaf, khususnya masyarakat Purworejo yang ada di Wadas. Kejadian yang kemarin ada yang tidak nyaman, saya minta maaf," ujarnya.
Baca juga: Tanahnya Selesai Diukur, Begini Cerita Warga Terdampak Waduk Bener Purworejo di Desa Wadas
Baca juga: Kunjungi Wadas Purworejo, Ganjar Minta Warga Jaga Kerukunan Pascakericuhan Pengukuran Tanah
Baca juga: Konflik Wadas: Cuitan Putri Gus Dur Menohok
Baca juga: Pengerahan Pasukan Besar-besaran ke Desa Wadas Purworejo Dikecam, Ini Alasan Polda Jateng
Ganjar menuturkan, telah berkomunikasi dengan Kapolda Jateng untuk memantau perkembangan di Wadas.
Pihaknya telah bersepakat, masyarakat yang diamankan saat pengukuran tanah, akan dilepas.
"Masyarakat yang kemarin diamankan akan dilepas," ujarnya.
Menurut Ganjar, proses pembangunan waduk Wadas telah berlangsung lama, sejak tahun 2013.
Pembangunan waduk di Purworejo dapat memberikan jaringan irigasi yang bisa mengaliri lahan sekitar 14.519 hektare.
"Saat proses ini berlangsung, informasi tidak tersampaikan dengan baik. Maka, dilakukan konsolidasi di pemerintah provinsi untuk melakukan sosialisiasi," jelasnya.
Ganjar menuturkan, selama ini, telah dibuka ruang diskusi dan hasilnya ada yang pro maupun kontra. Bahkan, selama ini, telah banyak gugatan yang masuk.
"Prosesnya sangat panjang dan banyak gugatan yang masuk," tuturnya.
Dikatakannya, pada kegiatan pembangunan, Pemprov Jateng juga berkoordinasi dengan Komnas HAM. Institusi tersebut dianggap netral untuk menjembatani.
"Mungkin, kalau yang ngundang gubernur, dianggap abai dan hanya pro pemerintah. Tapi, kami meminta Komnas HAM untuk menghadirkan masyarakat yang setuju maupun tidak setuju untuk meyakinkan mereka."
"Itu cara kami mengajak lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan," paparnya.
Namun, di sisi lain, kata Ganjar, saat pertemuan terakhir dengan Komnas HAM, masyarakat yang sudah sepakat minta tanahnya segera diukur.
Baca juga: Korban Terorisme di Jateng Dapat Kompensasi, Ganjar: Masyarakat Tak Boleh Paksakan Perbedaan
Baca juga: Terpaut Jauh di Papan Klasemen, Dragan Minta PSIS Tak Remehkan Barito Putera: Mereka akan Main 200%
Baca juga: Ini Tips PWI Purbalingga Agar Tak Sebarkan Berita Hoaks: Cek Tautan Berita Media sebelum Disebar
Baca juga: Putra Gubernur Kaltara Meninggal dalam Mobil Terbakar Ternyata Tak Sendirian, Ada Sosok Perempuan