Baca tanpa iklan
TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR RI mengundang tiga gubernur dalam mengatasi penanganan banjir di Jabodetabek.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, tidak hadir.
Asisten Deputi Gubernur bidang Tata Ruang DKI Jakarta Vera Revina Sari mengatakan, agenda Anies saat ini sedang meninjau ke beberapa wilayah yang terdampak banjir dan tidak bisa ditinggalkan.
"Jadi tidak bisa hadir. Kalau kemarin tidak banjir, Insya Allah Pak Anies hadir, karena undangannya sudah agak lama," ujar Fera di komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
• Viral Video Siswi Korban Perundungan di Kudus Trauma, Simak Videonya
• Misteri Penyebab Gadis 17 Tahun di Pekalongan Gantung Diri Masih Diselidiki Polisi
Namun, Fera tidak menyebut wilayah mana saja yang sedang ditinjau oleh Anies pada hari ini, hingga tidak bisa menghadiri undangan Komisi V.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan mengatasi persoalan banjir dengan mengikuti rencana master yang telah disiapkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.
"Koordinasi juga berjalan baik Pemprov dan PUPR," ujar Fera.
Dalam rapat kali ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito, hadir.
Sementara tiga gubernur diwakili oleh jajarannya, Anies diwakilkan Asisten Deputi Gubernur bidang Tata Ruang DKI Jakarta Vera Revina Sari, Ridwan diwakili Sekda Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Pemprov Banten Al Muktabar.
Ketidakhadiran tiga gubernur tersebut, membuat pimpinan Komisi V DPR memutuskan penundaan rapat dengar pendapat penanganan banjir di Jabodetebek dan diagendakan kembali setelah reses.
• Sembilan Kasus Demam Berdarah Terjadi di Kutasari Purbalingga, Satu Orang Meninggal
• Bakal Calon Bupati Purbalingga Sebut Akan Lunasi Hutang Masyarakat, Begini Caranya
Data BPBD DKI soal korban banjir
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, sebanyak 3.565 jiwa terpaksa mengungsi akibat banjir yang mengepung Jakarta sejak Selasa (25/2/2020) pagi.
"Total pengungsi ada 973 KK (Kepala Keluarga) atau 3.565 jiwa," ucap Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Insaf, Selasa (25/2/2020).
Adapun 40 lokasi pengungsian itu tersebar di lima Kota Administrasi di DKI Jakarta.
Dijelaskan Insaf, pihaknya sampai saat ini bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah mendistribusikan sejumlah bahan pangan dan kebutuhan pokoknya lainnya kepada para pengungsi.
"BPBD DKI bersana Dinsos dan Dinkes telah mendistribusikan bantuan kepada warga yang mengungsi dan mendirikan posko," ujarnya dalam siaran tertulis yang diterima TribunJakarta.com.
• Bupati Achmad Husien Antarkan Anak-Anak Somagede ke-Sekolah dengan Bus Sekolah Banyumas
• Bukti Ini Jadi Bekal Polisi Menguak Misteri Tewasnya Siswi SMP di Gorong-gorong Sekolah
Berikut 40 titik pengungsian berdasarkan informasi dari BPBD DKI Jakarta:
1. Masjid Al Muhibin
2. Yayasan Al Hanif RT 03
3. Masjid Al Muhajirin RW 10
4. Mushola Al Istiqomah, TPQ-TKI Rambanee
5. Kantor Kelurahan Kampung Melayu
6. Kantor Pos RW 07
7. Aula Masjid Ittihadul Ikhwan RW 08
8. SKKT
9. Kantor Daihatsu RW 15 dan Aula Kantor Kelurahan Kayu putih
10. Jln. Baru Pulonangka RW 16 dan Masjid Darussalam RW 16
11. Mushola Kelurahan
12. Masjid Al-Muqorobin
13. Aula Kelurahan
14. Masjid Darul Maarif
15. Musholla Miftahul Salam
16. Musholla Istiqomah
17. Mushollah Albarokah
18. Dipo Kontainer PT. Bestindo Central Container Jl. Cakung Cilincing
19. Yayasan Al Wathoniyah 14 Jl. Rorotan 3
20. RPTR Pancarona Jl. Rorotan VI
21. Kantor RW 08
22. Mushola Malaka Bulak
23. Sekretariat RW 01, 02 dan 03
24. Musholla Nurul Bayan
25. Sekolah ZamiZami
26. Posyandu Puji Bakti
27. Masjid Baiturrahim
28. Bengkel RW 012
29. Kantor Kel.Sukapura
30. Rusun Blok A
31. TK Negeri Semper
32. Aula Tje Tje Rahman
33. RPTRA Triputra Persada Hijau
34. Masjid Ad- Da'wah
35. Kantor RW 10
36. Kantor RW 11
37. SKKT RW 05
38. Masjid At Taqwa
39. Apartement Gading Nias
40. Rusunawa Pengadegan
Tanggap darurat di Bekasi
BPBD Kabupaten Bekasi mencatat saat ini mengakibatkan hampir 23 Kecamatan terendam banjir pada Selasa (25/2/2020).
Pemerintah Kabuapten Bekasi pun langsung melakukan rapat bersama kepolisian, TNI, Kepala Bappeda, BPBD, PUPR, BPKD, Kadinsos, Kadinkes, Kadis LH, Inspektur, dan para Camat.
Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan bencana banjir telah menerjang hampir sejumlah kecamatan.
Dirinya pun menaikkan status wilayahnya menjadi tanggap darurat.
“Saya dan seluruh jajaran hari ini telah berkumpul untuk merespon banjir yang terjadi kabarnya hampir 23 kecamatan kan," ujar Eka saat dikonfirmasi di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan.
Menurutnya, hal ini status dinaikan menjadi tanggap darurat dilakukan agar mereka dapat membantu bantuan kepada seluruh warga kabupaten Bekasi yang merasakan banjir.
Selain itu, upaya ini dilakukan agar bantuan dari pemerintah pusat juga dapat disalurkan dengan cepat serta cukup ke semua kecamatan yang keadaannya terkena banjir.
• Alami Baby Blues Syndrome Ibu Muda Tenggelamkan Bayinya yang Masih Berusia 4 Bulan
• Seorang Pria Menjadi Patung di Jalan di Kebumen, Dikira Mengilhami Lagu The Script, Ternyata
"Status tanggap darurat berfungsi agar pemerintah pusat merespon cepat untuk memberikan bantuan, sehingga kami bisa mengupayakan agar warga yang terkena banjir segera diberikan pertolongan," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya pantauan Wartakota, sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi tampak terjadi banjir hingga mencapai ketinggian air 40 sampai 150 sentimeter.
Bahkan, sekolah, masjid hingga perkantoran turut terendam banjir yang mengakibatkan tak adanya aktivitas berlangsung.
Tak hanya itu, listrik juga padam di sekitar lokasi banjir di Kabupaten Bekasi. Sehingga membuat warga yang menjadi korban banjir merasa cemas tak ada pasokan listrik. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dipanggil ke DPR, 3 Gubernur Ini Tak Ada yang Hadir, Apa Alasan Mereka?,