Berita Jateng

Buruh Geruduk Kantor DPRD Karanganyar, Minta Bentuk Satgas PHK

puluhan pekerja yang mengendarai sepeda motor itu melakukan konvoi dari wilayah Kecamatan Jaten menuju ke Kantor DPRD Karanganyar pada Kamis siang.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: khoirul muzaki
Agus Iswadi/Tribun Jateng
AUDIENSI. Perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) menyuarakan tuntutannya saat audiensi dengan Komisi B di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar, Kamis (28/8/2025). 

Selain itu, ada juga perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah UMK yang telah ditetapkan yakni sekitar Rp 2,4 juta. Pihaknya berharap dewan, pemda dan kepolisian dapat memberikan solusi mengenai permasalahan tersebut. 

Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Latri Listyowati mengapresiasi apa yang telah disampaikan para pekerja dalam kesempatan ini. Pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari para pekerja. 

"Karena ini ada di kebijakan pusat tentunya kami menyampaikan ke pusat," ungkapnya. 

Begitu juga mengenai pembentukan Satgas PHK, terang Latri, pihkanya masih menunggu aturan dari pusat mengenai pembentukannya. Sementara itu mengenai adanya beberapa perusahaan yang belum membayar hak pekerja sesuai dengan UMK, jelasnya, akan dilakukan pengawasan dan pembinaan. 

"Kami akan melakukan satu pengawasan monitoring kepada perusahaan yang belum membayarkan UMK sesuai hak dari karyawan atau buruh," jelasnya. (Ais). 

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved