Duh, Utang Kereta Whoosh Membengkak Triliunan Rupiah, BUMN Kelabakan Bayar, Untung Ada Danantara!

Belakangan, komitmen itu kemudian tidak ditepati China maupun pemerintah Indonesia sendiri.

Tawaran China yang memberikan iming-iming pembangunan kereta cepat tanpa APBN itu pula yang juga jadi alasan Indonesia mendepak Jepang.

Ini karena Negeri Sakura sejak awal sudah memprediksi sulit merealisasikan KCJB tanpa jaminan dari negara.

Bhima juga menyoroti keputusan pemerintah Indonesia yang dengan mudahnya menyanggupi tuntutan China yang meminta pembayaran bunga dan utang kereta cepat mendapatkan jaminan negara.

Baca juga: Massa Bakal Tuntut Bupati Pati Dipecat, Polda Jateng Siap Cawe-cawe Amankan Demo Pati 13 Agustus

Rencana Restrukturisasi

Namun, di tengah membengkaknya utang tersebut, Danantara jadi juru selamat.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana melakukan restrukturisasi utang kereta cepat. 

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mengevaluasi rencana tersebut agar proses restrukturisasi dapat dilakukan secara menyeluruh. 

"Kita sedang sedang evaluasi nih. Kita mau memastikan supaya ini bisa, kalau kita melakukan suatu corporate action itu tuntas gitu ya. Jadi bukan hanya sifatnya menunda masalah," ujarnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Meski begitu, Rosan belum bersedia membeberkan detail langkah yang akan diambil.

"Jadi kita akan lakukan nanti pada saatnya kita akan umumkan langkah-langkah kita dalam langkah kita merestrukturisasi dari KCIC atau Whoosh ini," katanya.

Rencana restrukturisasi utang ini juga pernah diungkap oleh Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria.

Ia menyebut pihaknya akan mengusulkan sejumlah alternatif penyelesaian kepada pemerintah.

"Memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan, dan segera akan kita usulkan. Tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita tawar, kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini," ujar Dony saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 23 Juli 2025.

Dony menegaskan, restrukturisasi diperlukan untuk menjaga kinerja BUMN yang terlibat, khususnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium Indonesia.