Polemik Kenaikan PBB-P2 Pati 250 Persen, Ribuan Santri Pati Bakal Ikut Demo Pada 13 Agustus 2025

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI – Penolakan terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, makain kuat dari masyarakat.

Bahkan pada aksi unjuk rasa yang akan dilakukan proanti kenaikan PBB-P2 pada 13 Agustus 2025, ribuan santri bakal ikut turun.

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI), akan memperkuat barisan demo.

Koordinator Umum ASPIRASI, Sahal Mahfudh, mengatakan bakal mengerahkan setidaknya 5 ribu santri dari berbagai penjuru Kabupaten Pati untuk ikut serta dalam unjuk rasa tersebut. 

Meski begitu ia menjamin aksi akan berjalan damai dan telah diberitahukan secara resmi kepada Polresta Pati.

Menurutnya, sekitar lima ribuan santri dari seluruh penjuru Pati, itu berasal dari Pati Utara, Selatan, Timur, Barat, juga dari Margoyoso, Cluwak, Tayu, Sukolilo, Kayen, Gabus, Batangan, Juwana, hingga Pati Kota.

Yang mengejutkan menurut Sahal, temuan di lapangan, lonjakan PBB-P2 di sejumlah wilayah bahkan mencapai 250 hingga 1.000 persen. 

"Hal ini tidak adil dan sangat menyulitkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Kami minta kenaikan pajak ini ditinjau ulang. Kalau pun harus naik, ya sewajarnya saja, 10 sampai 20 persen itu masih logis,” tegas Sahal kepada awak media di depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun Pati, Rabu (6/8/2025)..

Selain itu, ASPIRASI juga menyoroti rencana renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar. 

Mereka mempertanyakan urgensi proyek tersebut di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat.

Baca juga: Hakim Melihat Bukti Mobil Esemka yang Dihadirkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Solo

“Masjidnya masih kokoh dan bagus, kenapa mesti direnovasi dengan biaya sebesar itu? Apalagi sampai ditutup selama empat bulan. Mohon dipertimbangkan ulang. Lebih baik dana dialokasikan ke hal yang lebih mendesak seperti kekeringan dan banjir yang rutin melanda Pati,” ucap Sahal.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis.

“Apa pun yang menyangkut rakyat harus dikomunikasikan. Kita ini punya suara, punya hak untuk bersuara, dan itu yang akan kita suarakan tanggal 13 Agustus nanti,” tandas dia.

Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes masyarakat terhadap kebijakan fiskal daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. 

ASPIRASI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara tertib dan damai dalam bingkai demokrasi. (mzk)