Kemiskinan Jateng Turun Jadi 9,48 Persen, Intervensi Menyeluruh Jadi Kunci

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Upaya-upaya  pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya menuai hasil. Data di BPS, penduduk miskin di provinsi ini menurun.

Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pada Jumat, 25 Juli 2025, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan  0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen.

Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024.

Baca juga: Penanganan Rob Sayung Demak Rp1,7 T, DPR RI Dukung Ahmad Luthfi

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 9,71 persen, turun menjadi 9,10 persen pada Maret 2025.

Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,34 persen, turun menjadi 9,92 persen pada Maret 2025.

Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 sebanyak 1,84 juta orang, turun sebanyak 88,79 ribu orang menjadi 1,75 juta orang pada Maret 2025.

Sementara itu, penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 sebanyak 1,87 juta orang menjadi 1,62 juta orang pada Maret 2025.

Baca juga: Kaesang Tak Terima Program MBG Jadi Bahan Nyinyiran, Bela Prabowo Entaskan Kemiskinan

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyatakan, penurunan tersebut merupakan hasil dari intervensi menyeluruh di berbagai bidang. Mulai pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). 

"Kemiskinan itu kan indikatornya banyak."

"Dari indikator-indikator yang ada itu, sudah kita kerjakan semuanya," kata Taj Yasin di kantornya pada  Jumat (25/7/2025).

Namun, ia menegaskan, penurunan ini belum cukup, masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor.

Capaian tersebut harus terus ditingkatkan. 

"Penurunan ini menurut kami masih perlu dimasifkan lagi," tegasnya. 

Ia menekankan, pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

"Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional."