Ahmad Luthfi Usulkan Rp73 Triliun ke DPR untuk Infrastruktur Jateng

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengusulkan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur senilai total Rp73.111.486.749.850 kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.

Dokumen usulan itu secara simbolis diserahkan oleh Ahmad Luthfi kepada  Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae dalam forum Kunjungan Kerja pada masa reses persidangan IV tahun 2024-2025 di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).

Dokumen yang diserahkan Gubernur memuat daftar usulan infrastruktur jalan, jembatan gantung, bendungan, irigasi, hingga penanganan rob di Sayung, Demak melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa.

Baca juga: Kemiskinan Jateng Turun Jadi 9,48 Persen, Intervensi Menyeluruh Jadi Kunci

Penyerahan ini menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mendapatkan dukungan  pusat terhadap berbagai program prioritas pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur penanganan rob Demak.

Terdapat 80 kegiatan prioritas yang diusulkan, tersebar di empat sektor utama.

Antara lain 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah, 6 kegiatan di sektor penyediaan air minum.

Berikutnya adalah 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, dan 28 kegiatan di sektor sumber daya air.

Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Undang 9 Duta Besar untuk Investasi di Jateng dalam CJIBF 2025

Sementara itu empat kegiatan utama yang menjadi sorotan dalam usulan tersebut meliputi: Penanganan banjir dan rob Pantai Sayung, Demak, dengan anggaran mencapai Rp1,7 triliun pembangunan pemecah gelombang breakwater dan tanggul rob.

Kemudian peninggian Jalan Kaligawe sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron, dengan estimasi anggaran Rp139 miliar (2025–2027).

Selanjutnya, penyempurnaan sistem pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri, Pekalongan, dengan usulan dana sebesar Rp785 miliar.

Kemudian, penanganan rob di Kabupaten Pemalang, dengan kebutuhan anggaran Rp105,5 miliar.

"Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” kata Luthfi di sela acara.

Anggaran Tak Cukup

Sebab, lanjut dia, tidak semua kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jateng bisa dipenuhi oleh anggaran dari Pemprov Jateng.

Ia menyebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pemprov Jateng hanya 15 persen dari total APBD, sehingga peran pusat sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, Luthfi menekankan, pentingnya pembangunan yang tidak sektoral.