Kejari Purwokerto Eksekusi Uang Pengganti Rp3,88 Miliar dari Kasus Korupsi Proyek Double Track

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto mengeksekusi uang pengganti sebesar Rp3.883.500.000 yang berasal dari perkara kredit fiktif korupsi proyek pembangunan jalur ganda (double track) di wilayah DAOP 5 Purwokerto.

Eksekusi dilaksanakan, Rabu (2/7/2025) di Aula Kejari Purwokerto dan disetorkan melalui PT Jamkrindo Cabang Purwokerto.

Kepala Kejari Purwokerto, Gloria Sinuhaji, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari komitmen kejaksaan menindaklanjuti setiap putusan hukum dan memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi.

"Eksekusi uang pengganti ini merupakan implementasi putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Moch. Waluyo bin Kartadi (alm) dan kawan-kawan.

Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap putusan hukum, terutama dalam mengembalikan kerugian negara," ujar Gloria kepada Tribunbanyumas.com.

Kasus korupsi ini berawal dari pengajuan kredit senilai Rp10 miliar oleh terpidana MW, yang saat itu menjabat sebagai Direktur CV Alam Rizqi.

Baca juga: Jejak Kelam Eksploitasi Kolonial di Balik Cantiknya Wisata Kebun Teh Tambi Wonosobo

Kredit diajukan pada 2016 ke Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Purwokerto dengan melampirkan dokumen-dokumen fiktif terkait proyek pembangunan jalur ganda (double track) antara Stasiun Purwokerto hingga Stasiun Kroya.

Dalam pelaksanaannya, praktik ini melibatkan pejabat dari Kementerian Perhubungan, yakni SW, yang kala itu menjabat sebagai PPK/PPTK/Bendahara di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mereka terbukti melakukan kolusi memuluskan proses pencairan kredit menggunakan dokumen palsu.

Modus tersebut berhasil dibongkar oleh aparat penegak hukum, dan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 3596 K/Pid.Sus/2025 tanggal 8 Mei 2025 menjatuhkan hukuman kepada MW berupa pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp3,88 miliar.

Gloria menegaskan pengembalian kerugian negara menjadi salah satu tujuan utama dari setiap penindakan kasus korupsi.

"Upaya pengembalian ini menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi.

Tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keuangan negara," tegasnya.

Ia menambahkan Kejari Purwokerto akan terus mengawal setiap perkara tindak pidana korupsi, termasuk pelaksanaan pidana tambahan seperti pembayaran denda dan uang pengganti yang kerap kali menjadi tantangan tersendiri dalam proses eksekusi.

"Penegakan hukum tidak berhenti pada vonis, tetapi harus berlanjut hingga hak negara benar-benar kembali," katanya

Kasus ini menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang melibatkan kolaborasi antara swasta dan oknum pejabat negara dalam proyek strategis nasional.

Eksekusi uang pengganti oleh Kejari Purwokerto menjadi bukti proses hukum tidak semata-mata bertujuan menghukum, namun juga memastikan pemulihan aset negara yang telah dikorupsi.(jti)