Berita Banyumas

Rachmat Imanda 'Semprot' Panitia PPDB Banyumas, Masalah Server Error Kok Terulang Tiap Tahun?

Anggota DPRD Banyumas Rachmat Imanda kritik keras pelaksanaan SPMB. Ia menyoroti masalah server eror yang selalu berulang.

DOKUMENTASI PRIBADI
KRITIK PPDB BANYUMAS : Anggota DPRD Banyumas Rachmat Imanda kritik keras pelaksanaan SPMB. Ia menyoroti masalah server eror yang selalu berulang dan posko aduan yang tidak efektif. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Di hari pengumuman hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP di Kabupaten Banyumas, Senin (30/6/2025), kritik tajam justru datang dari parlemen.

Anggota DPRD Banyumas dari Fraksi Gerindra, Rachmat Imanda, menyoroti masalah klasik yang tak kunjung usai dan terus terulang setiap tahunnya.

Menurut Imanda, yang juga menangani bidang Kesra dan Pendidikan, keluhan terbesar dari masyarakat selalu sama: sistem server pendaftaran yang eror.

Baca juga: Aturan Batas Usia SPMB Banyumas Dikeluhkan: Anak Nilai Bagus Tergeser Pendaftar Baru Lebih Tua

"Ini menjadi catatan kami. Seharusnya error system ini tidak perlu terjadi, karena SPMB merupakan agenda tahunan," tegasnya kepada Tribunbanyumas.com.

Selain masalah teknis, Imanda juga mengkritik keras fungsi posko pengaduan yang dinilai tidak efektif.

Ia menyebut, banyak orang tua yang kebingungan tidak mengetahui lokasi posko tersebut, sehingga tidak bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi selama proses pendaftaran.

"Fungsi posko aduan tidak efektif, bahkan jarang yang tahu lokasi posko tersebut. Seharusnya posko ini bisa menjadi solusi bagi kebingungan para orang tua," tambahnya.

Kecemasan yang disebabkan oleh masalah sistem ini dirasakan betul oleh para wali murid.

Salah satunya Admin (50), yang mengaku "cukup ketar-ketir" memantau peringkat anaknya di SMPN 1 Jatilawang, meskipun pada akhirnya diterima melalui jalur domisili utama.

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, melalui Sekretaris Dinas Sarno, sebelumnya telah mengakui bahwa keluhan soal server eror tahun ini memang lebih banyak akibat lonjakan akses.

Pihaknya berjanji akan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi.

Namun, bagi DPRD, janji evaluasi saja tidak cukup.

Kritik ini menjadi sinyal keras agar pemerintah daerah melakukan persiapan yang jauh lebih matang untuk agenda tahunan ini, sehingga tidak lagi menimbulkan keresahan massal bagi ribuan keluarga di Banyumas.

Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved