Datang Langsung ke Lokasi Demo Sopir Truk Purbalingga, Bupati Fahmi Janji Perjuangkan 3 Tuntutan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — Aksi demo ratusan sopir truk terkait aturan over dimension over load (ODOL) di Purbalingga langsung ditanggapi pemerintah daerah setempat.

Bahkan, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani turun langsung menemui mereka.

Aksi demo sopir truk soal ODOL ini berlangsung di Alun-alun Purbalingga, Kamis (19/6/2025).

Dalam aksi tersebut, para sopir truk membawa spanduk dan berorasi di atas truk yang dijajar di sekitar lokasi.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi secara langsung dan berharap bisa bertemu dengan bupati, Dinas Perhubungan, dan ketua DPRD."

"Kami siap duduk di sini sampai tiga hari, jika itu yang dibutuhkan untuk mendapat kejelasan," kata Iwan, koordinator aksi.

Baca juga: Janji Bupati Purbalingga di Hadapan Sopir Truk Demo: Perjuangkan Tuntutan dan Tindak Tegas Oknum

Iwan mengatakan, setidaknya, ada tiga tuntutan yang disampaikan.

Yaitu, kebijakan ODOL, kemudahan uji KIR, dan ketidakjelasan regulasi tarif angkutan barang.

Menurut Iwan, jika regulasi zero ODOL diterapkan, akan terjadi peningkatan biaya transportasi.

Hal ini akan merugikan sopir truk karena tak dibarengi perbaikan tarif angkutan barang.

"Kami ingin ada edukasi dan koordinasi antarwilayah agar tidak terjadi perbedaan perlakuan soal uji KIR."

"Kami juga meminta perhatian terhadap pasal dalam UU Lalu Lintas yang memungkinkan sopir dipidana hingga dua bulan, padahal perhatian terhadap sopir saat ini sangat minim," katanya. 

Janji Bupati Fahmi

Demo sopir truk di Purbalingga ini mendapat perhatian Bupati Fahmi.

Didampingi Wakil Bupati Dimas, Fahmi datang langsung ke lokasi demo di Alun-alun Purbalingga.

Keduanya mendengar keresahan dan tuntutan para sopir truk tersebut.

Fahmi pun berjanji memperjuangkan tuntutan sopir truk, khususnya terkait ODOL dan pengaturan ongkir muatan.

Menurut Fahmi, kebijakan dua hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Baca juga: Ratusan Sopir Truk Blokade Jalan Pantura Alas Roban Batang Lebih dari 6 Jam, Demo Soal Aturan ODOL

Namun, Fahmi meminta perwakilan para sopir menyampaikan secara spesifik poin dan teknis aspirasi mereka dengan alasan logis agar dapat diterima sehingga bisa direalisasikan.

"Insyaallah, saya akan berkomunikasi dan memperjuangkannya ke Kementerian Perhubungan serta Komisi V DPR RI," janji Fahmi.

Terkait uji KIR, Bupati Fahmi akan pendalaman regulasi yang berlaku. 

Tetapi, dia menegaskan, akan menindak oknum Dinas Perhubungan atau instansi lain yang mempersulit proses uji kendaraan. 

"Pemerintah daerah terus berkomitmen menindaklanjuti tuntutan tersebut untuk mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak," katanya. (Tribunbanyumas.com/Farah Anis Rahmawati)