Gubernur Jateng Minta Bupati/Wali Kota Siapkan Sekolah Gratis SD-SMP, Usai Putusan MK

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta para Bupati dan Wali Kota untuk mulai memikirkan skema sekolah gratis tingkat SD dan SMP.

Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Keputusan tersebut mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar SD dan SMP di sekolah negeri dan swasta.

Baca juga: Siap Sekolah Gratis? Ini Daftar 8 SMA/SMK Swasta di Purbalingga untuk Siswa Kurang Mampu

"Kalau SD-SMP wilayah kabupaten/kota, jadi bupati dan wali kota yang terkait SD-SMP," ujar Ahmad Luthfi pada Senin (2/6/2025).

"Kewenangan kita (Pemprov) hanya di SMA, SMK dan SLB," lanjutnya.

Menurutnya, program sekolah gratis di jenjang SMA/SMK/SLB di Jawa Tengah sudah berjalan.

Saat ini, pihaknya menjalin kemitraan dengan 139 SMA/SMK swasta di seluruh Jawa Tengah.

Kemitraan ini dinilai dapat menambah daya tampung peserta didik sekitar 5.000 murid.

Jumlah tersebut diprioritaskan untuk menampung anak-anak yang tidak bersekolah.

Selain itu, juga untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Di tempat kita mempunyai kerja sama kemitraan dengan SMA/SMK swasta," tuturnya.

"Jadi kita tempelkan kepada SMA-SMK swasta, kita cukup untuk 5 ribu an orang," imbuh Ahmad Luthfi.

Ahmad Luthfi menerangkan bahwa kategori anak tidak sekolah atau putus sekolah dapat terjadi karena beberapa faktor.

Faktor-faktor tersebut di antaranya berasal dari keluarga miskin ekstrem, dan juga karena faktor tradisi.

"Jadi ada daerah-daerah tertentu kalau sudah SMP kudu kerjo (harus kerja) padahal belum tentu dapat kerja dan akhirnya ia tidak sekolah," tandasnya.

"Ini yang kita galakkan kembali sehingga pendidikan bisa mereduksi kemiskinan," pungkas Gubernur.