Rencana Tarif PBB Pati Naik 250 Persen Dikritik, Beban Warga Dikhawatirkan Makin Berat

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Rencana Bupati Pati Sudewo menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen mendapat kritik.

Direktur Institut Hukum dan Kebijakan Publik (Inhaka) Husaini mengatakan, alasan kenaikan tarif PBB yang disampaikan Bupati Sudewo dinilai tidak tepat.

"Kalau alasan kenaikannya karena pendapatan pajak lebih rendah dari kabupaten yang lain, kemudian karena 14 tahun tidak naik, itu tidak tepat," kata Husaini, Selasa (20/5/2025).

Husaini menyebut, Bupati Pati tak bisa asal-asalan menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen. 

Apalagi, hanya karena ingin menyamakan pendapatan PPB-P2 daerah lain.

"Seharusnya dilakukan riset terlebih dahulu kenapa pendapatan pajak lebih kecil daripada Jepara dan Kudus."

"Itu bisa dilihat dari pembangunan daerah di kabupaten lain. Kudus mau disaingi Pati, ya jauh. Industrinya bagus. Jepara juga begitu," tutur dia.

Baca juga: Bupati Pati Bakal Naikkan Tarif PBB 250 Persen untuk Biayai Pembangunan, Camat dan Kades Setuju

Husaini menyarankan bupati Pati tidak menaikkan pajak dari masyarakat, termasuk PBB-P2. 

Menurutnya, hal itu akan memberatkan perekonomian masyarakat.

"Sektor yang menjadi beban rakyat jangan terus ditambah. Sebaiknya, pajaknya tidak dinaikkan supaya ekonominya masyarakat baik. Pajak kan tidak hanya PBB," ucap dia.

Menurut dia, target peningkatan pendapatan daerah jangan sampai justru menjadi beban masyarakat. 

Terlebih, kemanfaatan dari pajak tersebut dinilai masih minim dirasakan masyarakat. 

"Listrik untuk jalan umum saja masih banyak yang gelap dan mati. Jalan juga begitu."

"Jangan sombong karena bangun jalan Prawoto, Sukolilo, Wegil. Itu kan baru beberapa jalan yang dibangun. Yang rusak masih banyak sekali," kata dia.

Husaini menambahkan, jika memang APBD Kabupaten Pati dinilai kurang, semestinya, bupati Pati menyesuaikan diri dengan cara memprioritaskan pembangunan yang paling mendesak.