Masuk Proyek Strategis Nasional, Pembangunan Bendung Gerak Tirto Pekalongan Telan Anggaran Rp 700 M

TRIBUNBANYUMAS.COM, KAJEN - Pembangunan Bendung Gerak di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, resmi masuk dalam tiga proyek prioritas nasional dalam Musrenbangnas.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mempercepat proses pembebasan lahan, agar pembangunan fisik segera dimulai dan warga terbebas dari bencana rob yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Proyek pembangunan Bendung Gerak di Kecamatan Tirto kini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Dalam Musrenbangnas terbaru, proyek ini masuk dalam tiga usulan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah. Menyikapi hal ini, DPRD Kabupaten Pekalongan terus mengawal proses pembebasan lahan agar tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan fisik.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melakukan rapat koordinasi bulanan sebagai bentuk kontrol terhadap progres kegiatan yang telah disepakati dalam APBD, khususnya pembebasan lahan untuk pembangunan bendung.

"Kami ingin agar ini estafet dan tidak berhenti, karena masyarakat sudah menanti lama. Enam desa di Kecamatan Tirto serta sebagian wilayah Kota Pekalongan setiap tahun tergenang rob. Warga sangat berharap ada perubahan," ujar Sumar Rosul, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, proses pembebasan lahan menghadapi tantangan karena sebagian tanah dikategorikan sebagai 'tanah musnah' yang memerlukan mekanisme khusus melalui skema kerohiman atau tali asih.

Penentuan harga, dilakukan oleh tim appraisal yang telah ditunjuk dan mulai bekerja sejak 9 Mei hingga 9 Juni 2025.

Baca juga: Sudah Jadi Ikon Kota, Gapura Selamat Datang Tegal Dibongkar

"Ada 23 bidang yang terdampak, mayoritas milik satu keluarga, peninggalan dari orang tua mereka."

"Kami harap semua bisa saling menerima hasil appraisal agar proses ini cepat rampung," jelasnya.

Sumar menambahkan, bahwa anggaran pembebasan lahan telah disiapkan sekitar Rp 1 miliar, mencakup biaya appraisal, tim teknis, hingga pematokan. Jika dana tersebut tidak mencukupi, DPRD siap menambahkannya melalui perubahan anggaran.

"Kami minta eksekutif mempercepat kegiatan ini, supaya Juli sudah selesai. Jika pembebasan lahan rampung, kita bisa langsung lapor ke pemerintah pusat agar anggaran fisik segera turun," tegasnya.

Pembangunan Bendung Gerak Tirto direncanakan menelan anggaran hingga Rp 700 miliar.

Kemudian, untuk rapat pemantauan lanjutan dijadwalkan kembali pada 16 Juni 2025 untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai target.

"Ini kita kawal terus, karena warga juga ingin tahu episode demi episode perkembangan proyek ini," pungkas Sumar. 

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Pekalongan Bambang Irjanto, terkait tanah musnah saat ini dalam proses penilaian oleh tim appraisal yang telah turun ke lapangan.