Tanggapi MUI Haramkan Vasektomi, Dedi Mulyadi Sarankan Laki-laki Pakai 'Pengaman' saat Berhubungan
MUI tegas menentang ide Dedi Mulyadi soal persyaratan vasektomi sebagai syarat bansos. Lalu, apa tanggapan Gubernur Jawa Barat tersebut?
TRIBUNBANYUMAS.COM - MUI tegas menentang ide Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal persyaratan vasektomi sebagai syarat bansos.
Pasalnya, dalam Islam jelas melarang adanya vasektomi yang termasuk dalam upaya pemandulan permanen.
Terkait sikap MUI tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan masih banyak alternatif lain untuk laki-laki bisa andil dalam program KB.
"KB-nya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya," kata Dedi dilansir Kompas TV, Minggu (4/5/2025).
Lalu, Dedi menyarankan, cara paling mudahnya laki-laki bisa menggunakan pengaman saat berhubungan suami-istri untuk mencegah kehamilan.
Di sisi lain, menurut pria yang akrab dipanggil KDM ini, untuk mengatasi kemiskinan maka diperlukan adanya tempat tinggal, jaminan kesehatan dan pendidikan.
Baca juga: Dedi Mulyadi Akan Jadikan Vasektomi sebagai Syarat Terima Bansos
Baca juga: Mengenali Jalur Torean Rinjani, Tawarkan Keindahan Luar Biasa tapi Ekstrem
Untuk itu diperlukan keberhasilan program Keluarga Berencana atau KB.
Sebab, dengan banyak anak, maka beban ekonomi mereka otomatis akan semakin bertambah di tengah kondisi mereka yang kesulitan.
Karena itu, Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, masyarakat miskin harus bisa lebih bertanggung jawab ketika memang ingin memiliki anak.
"Pake pengamannya juga lebih mudah, asal mau. Sehingga sekarang mau enggak ber-KB gitu."
"Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya enggak mau," tegas Dedi.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh juga menyebut bahwa vasektomi haram hukumnya jika untuk pemandulan permanen.
Hal ini sejalan dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.
“Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” kata Asrorun Ni'am dilansir laman resmi MUI, Jumat (2/5/2025).
Baca juga: APINDO, KSPSI hingga MUI Purbalingga Kecam Provokasi dan Anarkis Demo Hari Buruh di Semarang
Dinilai sebagai Ide Kalap
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, ikut merespons soal wacana Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos.
Menurut Marwan dalam pembahasan Komisi VIII, belum pernah ada gagasan yang mengaitkan program Bansos dengan kebijakan pengendalian kelahiran seperti vasektomi.
Karena selama ini pemerintah masih mengacu pada aturan konstitusi, yakni kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin.
Oleh karena itu Marwan menilai ide Dedi Mulyadi soal vasektomi ini adalah ide yang kalap.
"Idenya Kang Dedi ini, ya mungkin ide kalap lah ya," kata Marwan saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (4/5/2025).
Marwan menilai tekanan berat dalam menghadapi angka kemiskinan seringkali membuat munculnya usulan-usulan yang tidak proporsional.
"Kalapnya itu karena terlalu berat beban kita mengenai urusan sosial. Angka kemiskinan dengan kemampuan kita untuk memberdayakan itu tidak sebanding."
"Maka, langkah-langkah kita untuk mencerdaskan anak bangsa dengan beban berat itu, ya rasa-rasanya kalap lah," terangnya.
Baca juga: Didekati Klub Asal Eropa dan Asia Tenggara, ke Mana Megawati Lanjutkan Karier? Manajer Beri Bocoran
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menentang ide atau gagasan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal vasektomi menjadi syarat penerimaan bansos.
Menurut Cholil, Islam melarang adanya pemandulan permanen, termasuk vasektomi ini.
Dalam Islam yang diperbolehkan hanyalah mengatur jarak kelahiran saja.
"Islam melarang pemandulan permanen. Yang dibolehkan mengatur jarak kelahiran," ungkap Cholil melalui akun X pribadinya @cholilnafis, pada Kamis (1/5/2025).
Cholil menilai, pertumbuhan penduduk di Indonesia masih stabil, bahkan cenderung minus.
Sehingga menurutnya gagasan untuk menghentikan kemiskinan dengan menyetop orang miskin untuk memiliki anak itu tak tepat.
Untuk mengatasi kemiskinan, Cholil lebih mendukung adanya pembukaan lapangan kerja.
"Pertumbuhan penduduk kita stabil dan malah cenderung minus. Menghentikan kemiskinan itu dengan membuka lapangan kerja bukan menyetop orang miskin lahir. Inilah pentingnya dana sosial," jelas Cholil.
Baca juga: Video Respons Dedi Mulyadi Soal Ultimatum GRIB Jaya Hercules
Untuk itu, Cholil menyarankan, jika ada masyarakat muslim yang harus vasektomi untuk mendapatkan bansos, maka lebih baik tak usah mendaftar bansos.
Pasalnya Cholil yakin setiap orang pasti telah memiliki jalan rezekinya masing-masing.
"Tapi yang mau divasektomi itu mayoritas muslim, makanya itu saya sarankan kepada yang muslim kalau syarat ambil bansos adalah vasektomi maka tak usah daftar bansos."
"Insya Allah saudara2 ada jalan lain rezekinya," ungkap Cholil. (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul MUI Haramkan Vasektomi, Dedi Mulyadi Sebut Banyak Cara Laki-laki untuk KB: Banyak Alternatif
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji Lebih Murah dari Malaysia. Berapa Biaya Haji Jemaah Negeri Jiran? |
![]() |
---|
Mengenali Jalur Torean Rinjani, Tawarkan Keindahan Luar Biasa tapi Ekstrem |
![]() |
---|
Didekati Klub Asal Eropa dan Asia Tenggara, ke Mana Megawati Lanjutkan Karier? Manajer Beri Bocoran |
![]() |
---|
Pembunuhan di Kapal Vizz Jaya Terbongkar di Jepara, Polisi Temukan Perbedaan ABK dengan Dokumen |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.