103 Jenderal Purnawiran TNI Minta Gibran Dicopot dari Wakil Presiden, Menteri Terkait Jokowi Diganti

TRIBUNBANYUMAS.COM - Ratusan kolonel hingga jenderal purnawiran TNI meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan ini disampaikan bersama tujuh poin lain dalam dokumen surat yang dibuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Dokumen ini pun beredar di media sosial.

Dokumen tersebut dibuat saat acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).

Ada 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan TNI yanng menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu.

Beberapa di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Dokumen ini juga ditandangani Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang 'mengetahui'.

Baca juga: Try Sutrisno Eks Panglima ABRI Dukung Wacana Pencopotan Gibran Sebagai Wapres

Selain pencopotan Gibran, satu di antara poin lain adalah meminta Presiden Prabowoi mereshuffle kabinet, terutana mengganti menteri yang masih terikat dengan kepentingan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Usulan lain yang kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

Berikut isi 8 poin usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI dalam dokumen pernyataan sikap:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Sikap Prabowo

Terhadap usulan ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memahami pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, setelah bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu, beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu."

"Oleh karena itu, beliau memahami itu," kata Wiranto dalam keterangan persnya, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Baca juga: Anies Baswedan Sentil Gibran Ikut Bicara Bonus Demografi: Ini Bukan Hadiah, tapi Ujian

Wiranto menegaskan, Prabowo tidak dapat memberikan respons secara spontan atas usulan tersebut.