Negosiasi Tarif Trump, Pemerintah Kirim Tim Beranggotakan Menteri KMP ke AS

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pemerintah membentuk tim yang akan dikirim bernegosiasi terkait kenaikan tarif dagang yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Tim tersebut beranggotakan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP).

Mereka akan dikirim ke AS, 16-23 April 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, menteri yang bertugas di antaranya dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu. 

Mereka akan berangkat ke AS besok, Selasa (15/4/2025).

Sedangkan, Menteri Luar Negeri Sugiono berangkat ke Amerika Serikat hari ini.

Baca juga: Prabowo Minta Waktu Temui Trump, Bahas Tarif Impor dan Evakuasi Warga Gaza

Airlangga mengatakan, kedatangan Menkeu Sri Mulyani ke Amerika juga sejalan dengan agenda Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC, AS.

"Besok, saya dan Ibu Mari akan berangkat, dan dengan Pak Thomas Djiwandono, Pak Wamenlu, juga akan berangkat, demikian pula akan berangkat Ibu Menteri Keuangan."

"Ini terkait juga dengan spring meeting daripada World Bank, IMF World Bank," kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Gedung Ali Wardhana, Senin (14/3/2025).

Airlangga mengatakan, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. 

Meski begitu, pemerintah Indonesia mendapat kesempatan pertama membuka ruang negosiasi dengan Amerika di Washington DC.

"Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington," ucap Airlangga.

"Jadi, ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan Pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat arahan Bapak Presiden, bersurat kepada tiga kementerian, dan memang tiga kementerian itu yang diberi tugas untuk melakukan pembicaraan," imbuhnya menegaskan.

Baca juga: Trump Tegaskan Tarif untuk China tak Berlaku Produk Komputer dan Smartphone

Selain itu, Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan dokumen non-paper yang menjadi acuan negosiasi nanti. 

Dokumen itu menyoal tarif, kemudian non-trade measures atau non-tarif barrier, dan juga terkait dengan investasi.