Duh, Separo Pegawai Honorer di RSUD RAA Soewondo Pati Bakal Dipangkas. Bupati: Terlalu Banyak

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Bupati Pati Sudewo berniat memangkas jumlah tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo yang dinilai berlebih.

Sudewo juga menyoroti mekanisme penerimaan tenaga non-ASN di rumah sakiat daerah ini, yang selama ini dinilai tak transparan.

Dia pun menginstruksikan Direktur RSUD RAA Soewondo, Rini Susilowati melakukan rasionalisasi pegawai.

"Pengurangan pegawai non-ASN atau pegawai honorer di Rumah Sakit Soewondo harus dilakukan karena jumlahnya terlalu banyak, banyak yang nganggur."

"Jumlahnya (tenaga honorer) sangat berlebih. Ada 500-an. Padahal, seharusnya, cukup hanya 200-an," kata dia, Sabtu (22/3/2025).

Baca juga: Ketua STAI Syekh Jangkung Pati Desak Aparat Usut Pengirim Kepala Babi dan Tikus ke Tempo

Pengurangan tenaga honorer di RSUD, menurut Sudewo, merupakan langkah yang tepat demi melakukan efisiensi anggaran.

Dia menilai, kondisi keuangan rumah sakit saat ini sangat memprihatinkan.

Meskipun pegawai honorer tersebut tak digaji dari APBD langsung tetapi kondisi ini membebani keuangan rumah sakit sehingga tak bisa memberi layanan maksimal kepada warga.

"Dampaknya pada pelayanan. Misalnya, ada 10 ruang operasi, yang 7 off (tidak aktif) karena rusak akibat tidak ada uang untuk memperbaiki."

"Kamar pasien dan ruang tunggu juga pengap karena tidak dipasang AC atau sengaja dimatikan AC-nya."

"Membuat gedung rawat inap dan klinik baru juga tidak bisa karena tidak ada uangnya," jelas dia.

Pengurangan Lewat Tes

Sudewo juga mengkritisi prosedur penerimaan pegawai honorer yang menurutnya selama ini tidak tepat. 

Baca juga: Truk Terguling saat Melintasi Jeglongan Sewu Winong Pati, Karung Berisi Kotoran Ayam Berserakan

Bahkan, tidak ada uji kompetensi untuk menerima pegawai honorer baru.

"Cara penerimaannya tidak melalui prosedur yang benar. Tidak ada seleksi. Tidak ada tes. Tidak ada pengumuman. Pokoknya asal masuk."

"Tiap saat bisa masuk sehingga menjadi over. Menjadi beban rumah sakit."

"Sehingga, pengurangan harus dilakukan dan cara pengurangannya harus melalui tes secara fair dan terbuka. Siapa yang lolos sesuai dengan kompetensi, itulah yang akan kami terima," tandas dia. (*)