Pemerintah akan Cabut Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi, Janji Jamin Perlindungan Pekerja

Selain itu, ia menjelaskan, data tersebut akan diintegrasikan dengan sistem yang mereka miliki agar pengelolaan ke depannya menjadi lebih baik.

Alasan lainnya, selama moratorium berlaku tetap ada pekerja migran dari Indonesia yang bekerja di Arab Saudi secara ilegal.

Karding mencatat, setiap tahunnya sekitar 25.000 orang PMI berangkat ke Arab Saudi tanpa prosedur yang benar.

"Sampai sekarang memang sejak dimoratorium, sampai sekarang itu ada satu hal yang merisaukan kita karena ada 25.000 minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau yang prosedur berangkat ke Arab Saudi," ungkap dia.

Dengan adanya pencabutan moratorium, Karding berharap Indonesia dapat meningkatkan pendapatan devisa dari pengiriman PMI.

Ia memperkirakan ada potensi devisa mencapai Rp 31 triliun.

"Devisa remitensi yang akan masuk kemungkinan kalau kami bisa menempatkan 600.000 lebih,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Karding menyampaikan, pihak otoritas di Arab Saudi telah menjanjikan penerimaan 600.000 pekerja migran dari Indonesia setelah moratorium dicabut.

Dari jumlah tersebut, sekitar 400.000 akan ditempatkan sebagai pekerja domestik, dan 200.000 di sektor formal.

“Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 job order untuk pekerja dari Indonesia,” kata Karding.

Baca juga: Retreat Pejabat Pemkab Purbalingga di Golaga: Peserta dan Tujuan

Karding menjelaskan, pembicaraan mengenai pencabutan moratorium ini telah dilakukan antara kedua negara.

Indonesia dan Arab Saudi segera akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk resmi mengatur pengiriman pekerja migran.

“MoU ini akan ditandatangani di Jeddah dalam waktu dekat. Kami harap moratorium bisa dicabut di bulan Maret, dan jika semua berjalan lancar, pemberangkatan pertama bisa dilakukan pada bulan Juni 2025,” jelasnya. (kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengapa Pemerintah Mau Cabut Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi? "