DPRD Jateng Keberatan Anggaran Infrastruktur Terkena Efisiensi: Jalan Banyak yang Rusak!

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Anggota DPRD Provinsi Jateng menyatakan keberatan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak di berbagai daerah.

Kebijakan efisiensi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang menyebabkan alokasi anggaran perbaikan jalan menurun drastis. 

Semula, anggaran perbaikan jalan mencapai Rp100 juta per kilometer, namun kini hanya tersisa Rp20-30 juta per kilometer.

Baca juga: Hari Pertama, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Perintahkan Perbaikan Infrastruktur Jalan Rampung 2 Pekan

Selain itu, sejumlah proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami penangguhan. 

Salah satunya adalah peningkatan ruas jalan Parakan-Patean di Kabupaten Temanggung dengan pagu anggaran Rp20 miliar.

Anggota DPRD Jateng dari Fraksi Partai Golkar, Imam Teguh Purnomo menegaskan, keberatan terhadap pemangkasan anggaran infrastruktur.

Menurutnya, infrastruktur merupakan layanan dasar yang sangat vital bagi mobilitas masyarakat.

Baca juga: Terdampak Efisiensi Anggaran, Berikut Skala Prioritas DPUPR dalam Menangani Infrastruktur di Kebumen

"Kami keberatan jika efisiensi anggaran justru menyasar infrastruktur."

"Jalan-jalan di Jawa Tengah banyak yang rusak akibat cuaca ekstrem dan bencana."

"Anggaran perbaikan seharusnya justru ditingkatkan, bukan dikurangi," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (24/2/2025)

Imam juga menyoroti bahwa anggaran pemeliharaan jalan yang bersumber dari APBD Pemprov Jateng masih jauh dari cukup. 

Dengan adanya efisiensi ini, ia pesimistis target jalan mantap 100 persen dapat tercapai.

"PAD terbatas."

"Bahkan untuk jalan milik provinsi saja sudah sulit mengalokasikan anggaran, belum lagi sektor lainnya," tambahnya.

Oleh karena itu, Imam meminta Pemprov Jateng untuk lebih selektif dalam menentukan pos anggaran yang akan dikurangi.