8 SD dan SMP Negeri di Kudus Masih Kebanjiran, Pembelajaran Dilakukan secara Daring

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Delapan SD dan SMP negeri di Kudus terdampak banjir sejak Kamis (23/1/2025).

Hingga Jumat (31/1/2025), delapan sekolah tersebut memilih menerapkan pembelajaran jarak jauh lewat sistem daring lantaran kondisi sekolah yang tergenang air.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Anggun Nugroho mengatakan, sekolah terdampak banjir terdiri dari 7 SDN dan satu SMPN.

Delapan sekolah tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mejobo, Jati, dan Kaliwungu.

"SMPN 2 Mejobo sempat izin KBM daring, kemarin, karena kemasukan air banjir."

"Namun, kabarnya, besok (Sabtu, Red), sudah bisa masuk lagi. Infonya, banjir di SMPN 2 Mejobo sudah surut."

"Untuk sekolah lain, belum ada kabar lebih lanjut," kata Anggun, Jumat.

Baca juga: Banjir Melanda Empat Desa di Mejobo Kudus, 350 Rumah Terendam dan 1.100 Jiwa Terdampak

Data yang diterima Anggun, di Kecamatan Mejobo, ada tiga SDN yang kebanjiran, yaitu SDN 4 Kesambi, SDN 2 Mejobo, dan SDN 4 Golantepus. 

Sementara, di Kecamatan Jati, banjir menggenangi SDN 3 Pasuruhan Lor. 

Dan, di Kecamatan Kaliwungu, banjir menggenangi SDN 1 Setrokalangan, SDN 2 Setrokalangan, dan SDN 1 Banget.

Data Terus Diperbarui

Saat ini, pihaknya masih terus memperbarui data sekolah terdampak banjir Kudus.

Baca juga: Banjir Merendam Lima Desa di Kudus, 2.539 Warga Terdampak. Belum Ada Pengungsi

Menurutnya, sekolah terdampak tak hanya berupa banjir yang menggenangi sekolah tetapi bisa juga karena akses masuk sekolah yang dikepung banjir sehingga tak memungkinkan siswa ke sekolah.

"Sebenarnya, ada sekolah lain yang kami masih data, seperti SMPN 2 Jati dan SMPN 2 Undaan, tapi masih kami cek," ucapnya.

Anggun berharap, semua peserta didik terdampak banjir Kudus tetap mendapatkan pendidikan yang layak, meski harus dilakukan secara daring.

"Untuk skema pembelajaran bagi sekolah yang terdampak banjir, diserahkan kepada sekolah. Termasuk, harus ada izin kegiatan daring dari Disdikpora," tegasnya. (*)