Sistem Zonasi Berpotensi Dihapus di PPDB 2025, Mendikdasmen: Kepastian Diumumkan Sebelum Idulfitri

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Sistem zonasi dimungkinkan dihapus dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti mengatakan, kepastian itu akan disampaikan Maret 2025, sebelum Idulfitri.

"Nanti, kata-kata zonasi tidak ada lagi, diganti kata lain," kata Abdul Muti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Hanya saja, Muti tidak menjelaskan apakah penggantian itu hanya sekadar istilah atau konsep yang juga berubah.

Baca juga: Terdampak Zonasi dan Ditolak Kelas Jauh, Puluhan Anak Lereng Merapi Klaten Terancam Tak Lanjut SMA

Selama ini, PPDB menggunakan sistem zonasi, dimana penerimaan siswa baru ditentukan berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal siswa dengan sekolah tujuan.

Abdul Muti mengungkapkan, skema baru PPDB 2025 sudah disusun.

Aturan terkait PPDB itu akan diterbitkan sekitar bulan Maret 2025 atau sebelum hari raya Idulfitri.

"Tidak perlu menunggu sampai selesai Idulfitri karena kajiannya sekali lagi, sudah selesai. Sistemnya juga sudah kami tetapkan, tinggal menunggu waktu saja," katanya.

Perintah Presiden

Sistem zonasi dalam PPDB dikaji atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampikan Abdul Muti seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

"Intinya, terkait PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kajian pelaksanaanya," kata Abdul Muti.

Ia mengatakan, dalam rapat, masalah sistem PPDB zonasi dibahas secara khusus dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan, hasil kajian yang sudah dilakukan Kementerian Pendidikan dengan para kepala Dinas Pendidikan Indonesia dan para pakar.

"Dan audiensi kami dengan beberapa stakeholder penyelenggara pendidikan," katanya.

Baca juga: Menyerah, 30 Calon Siswa Pemilik Piagam Diduga Palsu di PPDB Jateng 2024 Daftar ke Sekolah Swasta

Menurut Abdul Muti, hasil kajian mendalam atas yang akan dilakukan Kementeriannya nanti akan kembali dibahas dalam sidang kabinet sebelum dikeluarkan keputusan final.