Berita Jateng

Ancaman Bencana Mengintai Warga Jateng, Musim Penghujan Berlangsung Hingga Februari 2025

BMKG juga memprediksi beberapa daerah akan dilanda cuaca ekstrem pada 9-11 Desember.

Penulis: budi susanto | Editor: khoirul muzaki
Budi Susanto/Tribun Jateng
Wilayah Pantura Jateng digenangi air akibat cuaca ekstrem yang terjadi beberapa waktu lalu, tepatnya di Kabupaten Pemalang 


Dari total kejadian bencana 7.4876 orang mengungsi, 2.518 rumah mengalami kerusakan dan 33 orang meninggal dunia.


Berdasarkan data tersebut, bencana yang disebabkan cuaca ekstrem mendominasi yang mencapai sekitar 170 kejadian.


Kemudian disusul dengan bencana banjir yang mencapai hampir 100 kejadian.


Melihat kondisi tersebut, BPBD Provinsi Jateng juga bersiap menghadapi potensi bencana yang terjadi di musim penghujan.


Mitigasi, pemetaan wilayah hingga persiapan sarana dan prasarana juga dilakukan oleh BPBD Provinsi Jateng.


Berbagai upaya yang dilakukan guna mengantisipasi terjadinya bencana, mengingat prediksi BMKG musim penghujan akan berlangsung selama enam bulan dari September 2024 dan puncaknya pada Februari 2025.


Bahkan dari pemetaan yang dilakukan BPBD, sekitar 14.332 hektar daerah di Jateng rawan bencana banjir status tinggi.


Sementara 1.020.772 hektare daerah di Jateng rawan longsor berstatus tinggi.


Dijelaskan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jatebg, Bergas Catursasi Penanggungan, berbagai langkah telah dilakukan guna memitigasi potensi bencana.

Baca juga: Kisah Dusun Terisolasi Imbas Longsor Jalan Desa Campursari Wonosobo


Seperti kebijakan lewat penerbitan surat keputusan, koordinasi hingga pendataan kesiapan sarana prasarana.


"Peningkatan kesadaran masyarakat, aktivasi posko siaga bencana, pelatihan tim reaksi cepat, dan lainnya juga telah digelar," terangnya.


Terpisah Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana menuturkan, mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan. 


Selain itu ia juga menyoroti abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantura Jateng.


"Untuk itu koordinasi antara BPBD dan dinas terkait termasuk Kementerian lembaga wajib terjalin secara baik," imbuhnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved