6 Fraksi DPRD Purbalingga Setujui Raperda APBD 2024, Berikut Pandangan Fraksi

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA- Enam Fraksi DPRD Purbalingga dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Komisi dan Badan Anggaran.

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2025, Kamis, 12 September 2024.

Adapun beberapa pandangan yang disampaikan fraksi sebagai berikut :

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Andhika Wisnu Moyo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025.

Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD, pembaharuan data potensi PAD, sesuai dengan kondisi riil dan peningkatan kualitas SDM pengelola PAD.

”Kami berharap upaya tersebut dilakukan secara terprogram dan juga terarah.  Yang perlu diperhatikan juga adalah adanya antisipasi guna menghindari adanya kebocoran dalam pelaksanaannya,” kata Moyo.

Baca juga: Skenario Pemerintah dan DPR Jika Kotak Kosong Menang: Gelar Pilkada Ulang 2025

Fraksi PDIP mengusulkan agar belanja pembangunan dilaksanakan tepat waktu, tepat  mutu, tepat manfaat dan tepat sasaran, sehingga perlu pengawasan yang optimal.

”Fraksi kami mohon penjelasan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur di tahun 2025. Termasuk diantaranya pembangunan jalan yang rusak,” tambahnya.

Fraksi Gerindra melalui Bambang Supriyanto senada dengan PDIP dalam pandangannya mengenai Pendapatan Daerah 2025.

”Fraksi Partai Gerindra memberi apresiasi atas upaya peningkatan PAD tersebut,” tuturnya.

Sedangkan mengenai belanja daerah tahun 2025 sebesar 2.137 triliun yang mengalami defisit sebesar 15 Miliar, Fraksi Partai Gerindra berharap agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi disertai efisiensi di segala bidang.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya Sabila Rizki Febriana sepakat dengan arah kebijakan belanja daerah tahun 2025 yang salah satunya adalah pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, konektivitas wilayah dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Namun, kami mohon penjelasan berapa target peningkatannya dan bagaimana menentukan skala prioritas?” tanya Sabila.

Fraksi PKB juga sepakat mengenai program pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan perlindungan sosial.

”Kami berharap untuk menunjang terwujudnya kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian di Purbalingga maka tidak mengubah skema subsidi pupuk bagi masyarakat namun kebijakan didorong pada perbaikan yang lebih tepat,” tambahnya.