BREAKING NEWS: Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Banyumas Ricuh, Massa Gagal Masuk Gedung DPRD

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Aksi dorong dan kericuhan sempat terjadi dalam demo menolak revisi UU Pilkada yang digelar ribuan mahasiswa di depan Gedung lama DPRD Banyumas, Jumat (23/8/2024).

Kericuhan terjadi karena massa melempar botol air mineral dan benda-benda lain ke arah aparat yang memblokade pintu gerbang masuk gedung wakil rakyat itu.

Hingga pukul 18.08 WIB, massa masih bertahan dan mencoba berbuat anarki lewat cara melempar barang.

Mereka protes lantaran tak berhasil masuk ke gedung DPRD Banyumas. 

"Revolusi, revolusi, revolusi," teriak orator dari atas mobil komando.

Aksi saling dorong antara massa dengan petugas kepolisian terjadi berulang kali. 

Baca juga: Akademisi dan Guru Besar Unsoed Purwokerto Turun Gunung, Kecam Upaya DPR Begal Konstitusi

Hingga petugas kepolisian anti huru-hara yang dilengkapi tameng dan tongkat membuat barikade di pagar gedung DPRD Banyumas.

Ketua sementara DPRD Banyumas, Subagyo, sempat menemui demonstran untuk menenangkan.

Subagyo mengatakan, pihaknya siap menampung dan menyampaikan aspirasi yang diinginkan mahasiswa.

"Sebenarnya, kami terbuka terhadap semua penyampaian aspirasi. Tapi, hendaknya memperhatikan keamanan dan ketertiban, kita ga menutup."

"Saya, dari pagi sampai sore ini, saya menghormati teman-teman," katanya seusai menemui demonstran.

Pihaknya mempersilakan apabila ada mahasiswa yang ingin masuk untuk audiensi. 

Baca juga: 1.708 Personel Gabungan Diterjunkan untuk Amankan Pilkada Banyumas 2024

Namun, mahasiswa diminta mengirim hanya perwakilan.

"Tadi saya sampaikan, kalau mau bicara silakan tapi perwakilan. Mereka maunya semua."

"Ruangan sini kan sudah tidak ada kursi dan meja, sudah dipindah (ke gedung baru). Kalau masuk, nanti bagaimana?"

"Saya mengimbau teman-teman generasi muda berpikir panjang," ungkapnya.

Diketahui, demo menolak revisi UU Pilkada berlangsung di berbagai daerah sejak Kamis (23/8/2024).

Demo dari berbagai elemen masyarakat ini merupakan respon atas upaya DPR dan pemerintah membegal konstitusi.

Mereka berupaya merevisi UU Pilkada dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas dan syarat usia minimal calon peserta Pilkada. (*)

Baca juga: Leganya Pelatih PSIS Semarang Timnya Menang Kontra PSBS, Langsung Melesat ke Posisi 4 Sementara

Baca juga: Ingin Nonton Dieng Culture Festival? Polres Wonosobo Sarankan Pengunjung Tak Lewat Jalur Sikarim