Guru Kurang Pengaruhi Kualitas Pendidikan, PGRI Jateng Minta Pengangkatan Honorer Jadi PPPK Rutin

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (PGRI Jateng) Muhdi meminta pemerintah secara rutin mengangkat guru honorer sebagai aparatur sipil negara (ASN) lewat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Langkah ini dinilai menjadi solusi agar tak terjadi penumpukan guru honorer.

Sementara, kata Muhdi, guru honorer direkrut sekolah untuk memenuhi kebutuhan guru akibat terjadinya pensiun.

Menurut dia, di Jateng, jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya berkisar di angka 10 ribu-12 ribu guru.

Kata Muhdi, kondisi kekurangan guru ini terjadi di hampir 35 kabupaten/kota di Jateng.

Khususnya, di SD Negeri dan SMP Negeri, yang memiliki jumlah pensiun tinggi di setiap bulan.

"Saya sudah datang ke beberapa kabupaten, hampir semua kabupaten kota mengeluhkan kekurangan guru. Karena jumlah pensiun dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kan terus meningkat."

"Kalau rata-rata, mulai TK, SD, SMP Negeri, sekitar 10.000-12.000 ribu di Jateng yang pensiun (per tahunnya)," ungkap Muhdi dikutip dari Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Baca juga: Ramai-ramai Tenaga Honorer Datangi DPRD Banyumas, Tuntut Kejelasan Pengangkatan ASN

Muhdi menambahkan, saat ini, ada sekitar 4.000 guru honorer P1 yang belum diangkat PPPK.

Sementara, guru honorer di setiap kabupaten/kota di Jateng diperkirakan 100-200 guru honorer.

"Kalau 200 rata-rata per kabupaten, di provinsi kan sekitar 8.000."

"Kalau setiap tahun pemerintah mengangkat sekitar 7.000-8.000, saya pikir tidak akan terjadi lagi yang namanya honorer," lanjut Muhdi.

Dia pun memuji sistem yang diterapkan Dinas Pendidikan Cilacap dalam mengantisipasi kekosongan guru di sekolah.

Menurutnya, mereka mengajukan formasi PPPK setiap tahun berdasarkan jumlah guru yang akan pensiun tahun depan.

"Itu bagus ya, artinya punya perencanaan ya. Sekolah kan ndak boleh tidak ada guru. Kelas harus ada guru."

"Jadi, prediksi pensiun tahun depan sudah diantisipasi dengan tahun ini mengajukan formasi," jelasnya.

Menurutnya, kekosongan guru akan berisiko terhadap proses belajar mengajar.

Baca juga: Kabar Baik bagi 2,3 Juta Tenaga Honorer, Pasti Diangkat Jadi PPPK. Tes Hanya Formalitas

Untuk itu, dia berharap, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lebih responsif menyikapi banyaknya angka pensiun dan mengantisipasi kekurangan guru pada tahun depan.

PGRI meminta agar seleksi guru tidak disamakan dengan seleksi pegawai lain, seperti yang berjalan sampai sekarang.

"Karena profesi guru itu utamanya bukan sekedar, sebut saja, intelegensianya atau kecerdasannya yang lebih. Tapi, guru kan sebagai pendidik, justru mereka bagaimana kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosialnya itu bagus."

"Ini yang kadang-kadang tidak bisa kan tertangkap dengan sempurna ya melalui seleksi yang disamaratakan," katanya. (Kompas.com/Titis Anis Fauziyah)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ribuan Guru Pensiun Tiap Tahun, Jawa Tengah Kekurangan Guru dan Dihantui Penumpukan Honorer".

Baca juga: Duh, Antrean Haji di Jateng Mencapai 32 Tahun. Ini Kata Kemenag

Baca juga: Alarm Bencana Politik Menyala di Sejumlah Daerah di Jateng, Pengamat Undip: Ditandai Politik Dinasti