Siap-siap! Pembelian BBM Bersubsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus 2024

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bakal direalisasikan 17 Agustus 2024.

Selain bertujuan mendorong penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, pembatasan ini diharapkan dapat menghemat anggaran kesehatan.

Hal ini diungkapikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lewat unggahan di akun Instagram pribadi, @luhut.pandjaitan.

"Sekarang, Pertamina sudah menyiapkan, kami berharap, 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor.

Baca juga: Duh, Pembelian BBM Bersubsidi Jenis Pertalite Bakal Dibatasi. Ini Tujuannya

Kebijakan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi ini diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

Sebagai solusi atas pembatasan BBM subsidi, pemerintah mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil.

Bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses ferementasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

Luhut mengatakan, kandungan sulfur dari bensin bisa mencapai 500 ppm.

Sementara, kandungan sulfur bioetanol jauh lebih rendah, hanya mencapai 50 ppm.

Kondisi sulfur yang tinggi mempengaruhi kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia.

Maka dengan pengembangan bioetanol diyakini bisa menekan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pada akhirnya, bakal menghemat anggaran negara untuk penyakit pernapasan hingga Rp38 triliun.

"Kita hitung di situ, kalau itu terjadi, sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS," ungkapnya.

Baca juga: 160 SPBU di Jateng dan Yogyakarta Disemprit Pertamina, Diduga Selewengkan BBM Bersubsidi

Menurut Luhut, saat ini, pengembangan bioetanol sedang dilakukan Pertamina, yang diharapkan berjalan dengan baik sehingga bisa segera diterapkan.

"Ini sekarang lagi proses dikerjakan Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, kita bisa mengemat lagi (anggaran negara)," kata Luhut.

Tanggapan Pertamina

Sementara, Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, mengatakan, Pertamina Patra Niaga siap mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Menurut Heppy, upaya agar subsidi tepat juga terus dilakukan.

"Seperti, pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP."

"Hingga saat ini, pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar," kata Heppy, Rabu.

Sementara, pendataan untuk Pertalite, kata dia, telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan terus didorong.

Dan, untuk LPG 3 kg, pendataan mencapai 45,3 juta NIK.

Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus dilakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan. (Kompas.com/Yohana Artha Uly/Donny Dwisatryo Priyantoro)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tanggapan Pertamina soal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi".

Baca juga: Bobol 112 Rekening Nasabah yang Diblokir, Pegawai Bank Jago Kumpulkan Uang Rp1,3 Miliar

Baca juga: Muncul Wacana Usulkan Samin Surosentiko sebagai Pahlawan Nasional, Ini Harapan Warga Sedulur Sikep