Dukungan Bertambah, PDIP Klaim PPP Dukung Penggunaan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Dukungan menggulirkan hak angket pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 20224 di DPR RI bertambah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengambil sikap mendukung penggunaan hak angket di DPR RI.

"PPP sudah nyatakan sikap resmi bersama Pak Ganjar Mahfud dan para ketua umum partai. Mungkin yang menyatakan tidak ikut rapat," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024), tiga fraksi menyuarakan penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

Ketiga fraksi itu adalah partai pengusung calon presiden dan wakil preside nomor urut 1 serta 3, yakni PKS, PKB, dan PDIP.

Namun, dalam sidang itu, NasDem dan PPP belum memutuskan sikapnya terkait penggunaan hak angket Pemilu 2024.

Hasto menerangkan sebelum menggulirkan hak angket, dibutuhkan tahapan dan rencana sebaik-baiknya.

Baca juga: PDIP Serius Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Galang Tanda Tangan untuk Naskah Akademik

Termasuk, membangun kesadaran rakyat serta melakukan diskusi dengan civil society dan para guru besar.

"Jadi, ini segala sesuatunya dipersiapkan. Prof Mahfud sudah mengatakan, naskah akademiknya sedang disempurnakan," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Amir Uskara mengatakan PPP belum membahas soal rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Persoalan angket, saya kira kita belum singgung sama sekali dalam proses-proses pertemuan-pertemuan di internal," kata Amir kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).

Amir menjelaskan, fokus PPP saat ini masih mengawal penghitungan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Baca juga: Dukung PDIP Jadi Oposisi dan Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Warga Kirim Karangan Bunga

Hal tersebut, dikatakan Amir, merupakan instruksi langsung dari pimpinan partai.

"Sesuai instruksi ketua umum kami, dan juga kami di fraksi, kami semua diarahkan untuk fokus mengawal suara masing-masing. Karena habis itu, kami akan mengambil sikap terkait dengan apa yang beredar saat ini," ungkapnya.

Amir membantah belum dibahasnya hak angket di PPP menjadi tanda PPP tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut.