Aliansi Rakyat Mengguat Banyumas Aksi Topo Berjemur, Wujud Protes Kecurangan Pemilu 2024

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Aliansi Rakyat Mengguat Kabupaten Banyumas menggelar aksi topo pepe (bertapa berjemur) di lapangan alun-alun Purwokerto di Alun-alun Purwokerto, Rabu (6/3/2024). 

Massa demo melakukan aksi menyuarakan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Mereka membawa spanduk bertuliskan 'dorong DPR gunakan hak angket, tolak pemilu curang'.

Puluhan massa itu membentangkan kain kafan putih dan melantukan puji-pujian dan doa.

"Intinya kita menolak hasil pemilu, gunakan hak angket sampai turunnya ke pemakzulan Jokowi.

Baca juga: Pegawai Swasta Harap Bersabar, THR Cair Maksimal H-7 Idulfitri. PNS Dipastikan H-10

Dalam proses pemilu Presiden, KPU gagal. Kita semua tahu bahwa ada situasi dimana masyarakat tidak puas. 

Sirekap error belum lagi quick count terlalu cepat," ujar Koordinator aksi, Bayu Aji kepada Tribunbanyumas.com. 

Aksi Topo pepe akan dilakukan sampai petisi yang disampaikan diterima DPRD. 

Salah satu peserta aksi, Yantinah (53) mengatakan merasa prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Saya kaget usai pemilu harga beras usai pemilu mahal. 

Masa sekarang Rp17 ribu per kilogram. Apa-apa serba mahal beras, telur, mahal. 

Bansos malah diberikan pada yang mampu," katanya. 

Massa juga melakukan Tumpengan Tiwul. 

Sebagai wujud protes harga beras yang mahal

Dalam orasinya mereka mengharapkan wakil-wakil rakyat memastikan apa yang terjadi dan segera menyelesaikannya lewat mekanisme Hak Angket.

"Kami membuat aksi atas kejahatan Pemilu yang merugikan karena membuat masyarakat bingung," imbuhnya. 

Para peserta aksi menyampaikan aspirasinya langsung kepada para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banyumas. 

Baca juga: Benarkah Menguntungkan Penjual? Ini Fakta Tentang Shopee Garansi Bebas Pengembalian

Kebingungan berdasar pada arah kehidupan berdemokrasi mengingat kualitas pemilihan umum yang buruk. 

Mekanisme hak angket sendiri bagi masyarakat Banyumas adalah sebuah mekanisme di DPR untuk mengawasi pemerintah dan lembaga negara lain. 

Mengingat adanya dugaan keterlibatan pemerintah dan lembaga negara lain dalam proses pemilihan umum itulah hak angket mesti digunakan.

Aksi itu mempertanyakan dan meminta kejelasan atas situasi pemilihan presiden melalui mekanisme hak angket oleh wakil rakyat DPR RI di Jakarta. 

Bayu menekankan aksi itu merupakan gerakan budaya menyampaikan aspirasi masyarakat. (jti)