Mahasiswa Semarang Tuntut Pemakzulan Presiden Jokowi, Dinilai Tak Netral di Pemilu 2024

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Aksi dorong antara mahasiswa dan aparat tak terelakkan dalam aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (12/2/2024).

Massa aksi dari berbagai universitas di Kota Semarang dan sekitarnya itu ingin masuk dan menyampaikan aspirasi ke pejabat Pemprov Jateng terkait kritikan atas sikap Presiden Joko Widodo yang turut campur dalam Pemilu 2024.

Ratusan massa yang datang langsung memenuhi depan pintu gerbang kompleks Pemprov Jateng yang ditutup dan dijaga ketat personal aparat.

Para mahasiswa ini kemudian menggelar orasi dan kritikan terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak netral di Pemilu 2024.

"Presiden telah ikut cawe-cawe dalam kontestasi politik. Seharusnya, presiden netral," tegas Akmal Sajid, satu di antara koordinator aksi, dalam orasinya.

Baca juga: Tegaskan Tak akan Berkampanye, Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Setelah berorasi, beberapa kali gabungan mahasiswa mendesak agar diizinkan masuk ke kantor Gubernur Jateng guna menyerukan tuntutan.

Namun, keinginan mereka ditolak petugas karena alasan keamanan.

Penolakan ini memicu aksi dorong dari mahasiswa yang memaksa aparat membalas dorongan mereka.

Situasi sempat memanas kala dua pihak saling berhadap-hadapan dan adu argumen.

Para mahasiswa menegaskan keinginan mereka masuk ke gedung yang dibangun menggunakan uang rakyat.

Namun, aparat tak goyah dan terus memperketat penjagaan.

"Kami itu hanya ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Kami tak membawa senjata tapi petugas berjaga dengan perlengkapan lengkap. Katanya melindungi dan mengayomi rakyat tapi seperti mau memukuli kami," ucap Akmal saat berorasi.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan, yaitu, pertama, mengajak seluruh kader, masyarakat sipil, aktivis demokrasi, akademisi, buruh tani, dan segenap mahasiswa untuk mengawal dan menjaga demokrasi demi mempertahankan konsep negara hukum yang berkeadilan, bukan negara kekuasaan.

Kedua, menuntut Presiden Jokowi untuk menjadi negarawan sejati yang tidak menggunakan kekuasaan demi kepentingan keluarga.

Ketiga, massa menuntut presiden serta seluruh aparatur pemerintah untuk kembali pada azas demokrasi dengan menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).