Bisa Picu Kestabilan Pemerintahan dan Bangsa Jadi Alasan Megawati Cegah Menteri PDIP Mundur dari KIM

TRIBUNBANYUMAS.COM - Rencana mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibenarkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun, Megawati melarang mereka berhenti membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena alasan menjaga stabilitas pemerintahan dan bangsa yang dapat mempengaruhi kondisi rakyat.

Hal ini disampaikan Megawati dalam wawancara eksklusif di program ROSI yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Kamis (8/2/2024).

Megawati mengungkapkan, kepada para kader PDIP, termasuk menteri di kabinet Jokowi, dirinya selalu mengajarkan soal etika dalam berpolitik.

Dia menegaskan agar kader PDIP tidak hanya mencari kekuasaan dan seenaknya mundur sewaktu-waktu.

"Bagi saya, itu (menteri PDIP tidak mundur) adalah etika, etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik."

"Eh, ndak bisa lho, kamu asal masuk terus kamu cuma mencari kedudukan saja, no. Ada displinnya, itu etika. Ada moralnya, nggak boleh berantem kamu satu sama lain," ucap Megawati.

Baca juga: Manuver Politik Jokowi Picu Keinginan Menteri dari PDIP Mundur, Begini Kata Megawati

Mega khawatir, mundurnya sejumlah menteri dari PDIP akan memicu ketidakstabilan dalam pemerintahan hingga bangsa.

"Please, pikir. Ganti orang itu gampang, lima menit terus sumpah jabatan, selesai."

"Tapi, dari sisi pengalaman saya, kalau terjadi perubahan itu, kalau enam bulan, dia sudah mampu dan tahu fragmentasi dan lain sebagainya, it’s okay," tuturnya.

"Yang bahaya bukanya apa, kan bangsa dan negara. Apa nggak begini (tidak stabil)," jelasnya.

Megawati juga mengungkapkan bahwa alasannya tidak meminta kader partainya mundur menjadi menteri bukan semata-mata membantu Jokowi tetapi membantu institusi kepresidenan itu sendiri.

Dia lalu mengingatkan bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan dua hal, yaitu tata negara dan tata pemerintahan.

"Karena presiden itu banyak orang mikir kan, presiden itu institusi. Kita suka lupa, republik ini dibuat dengan dua hal, yaitu ketatanegaraan dan ketatapemerintahan," ujarnya.

Baca juga: Dikabarkan Mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Begini Jawaban Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sebelumnya, beredar isu bahwa menteri dari PDIP bakal mundur dari kabinet Jokowi ketika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo, pada akhir tahun lalu.