Civitas Akademika Unsoed Mengutuk Pejabat Negara Tidak Netral dalam Pemilu 2024

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Profesor, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni yang mengatasnamakan diri dalam Laskar Poetra Soedirman menyatakan sikap atas situasi demokrasi Indonesia saat ini.

Koordinator Laskar Poetra Soedirman, Prof. Hibnu Nugroho membacakan sejumlah point pernyataan sikap.

Pertama adalah mengimbau kepada seluruh komponen anak bangsa menjaga persatuan dan kesatuan guna memperkokoh kesadaran kebangsaan yang ber Bhineka Tunggal Ika.

Kedua, mendesak kepada seluruh aparat penyelenggara negara mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja secara professional, akuntabel, serta tidak berpihak pada kepentingan yang bersifat partisan.

Ketiga, menghimbau kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2024, menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab.

Baca juga: Kisah Pemuda di Solo Tidak Bakat Jadi Maling, Curi HP Sekarung Malah Bingung Lalu Dibuang

Keempat, mendesak kepada penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP bersikap adil, terbuka, tidak berpihak, serta bekerja secara profesional dan akuntabel.

Kelima, mengajak seluruh komponen anak bangsa selalu memelihara dan mengamalkan norma-norma kepantasan, kesopanan, moral etika dan hukum guna menciptakan tertib sosial.

Keenam, mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral, merekavasa manipulatif, merekayasa ketentuan hukum kepentingan yang bersifat partisan.

Ketujuh, mendesak kepada Presiden Republik Indonesia bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Kedelapan, apabila Presiden tidak dapat melaksanakan hal sebagaimana tersebut pada poin, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos.

Seruan sikap dan pandangan tersebut justru memang berbeda dengan sikap rektor Unsoed sebelumnya yang mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi.

Prof Hibnu menyatakan sikap ini adalah bentuk keresahan atas krisis keteladanan dan krisis moralitas di Indonesia. 

"Angka korupsi anjlok dalam sejarah pemerintahan. 

Baca juga: Pencuri Aneh di Solo, Sukses Gondol HP Sekarung Malah Dibuang ke Sungai

Siapapun pemerintahan selanjutnya harus evaluasi jangan sampai terjadi reformasi jilid 2. 

Kembali pada koridor, panganan yang murah dan saat ini beras mahal Rp16 ribu," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (7/2/2024).