Laporan Dugaan ASN Tak Netral di Purbalingga Ternyata Paling Parah se Jawa Tengah

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA  - Dugaan camat dan ASN di Purbalingga yang mengarahkan dukungan ke salah satu partai politik telah mencederai demokrasi. 

Aliansi Partai Politik non PDI Perjuangan Kabupaten Purbalingga bahkan sempat ramai-ramai mendatangi sejumlah Kantor Kecamatan, Rabu (22/11/2023). 

Menurut Perwakilan Aliansi, Slamet Wahidin mengatakan, pihaknya ingin mengingatkan agar ASN di Kabupaten Purbalingga tetap netral.

Karena saat ini tengah menghadapi pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024. 

"Kami bergerak bersama seluruh ketua partai di Kabupaten Purbalingga non PDI P menyikapi camat-camat yang hari ini baik langsung maupun tidak langsung mengarahkan dukungan kepada partai tertentu," ujar Slamet kepada Tribunbanyumas.com.

Baca juga: PSIS Lepas Dua Pemain ke Klub Liga 2 dan Liga 3, Status Dipinjamkan untuk Pemulihan dari Cedera

Ia pun mengklaim banyak bukti yang telah dihimpun oleh kader partai di tingkat desa tentang perbuatan melanggar yang dilakukan sejumlah ASN. 

Hal itu berpotensi merusak nilai demokrasi yang sedang berjalan. 

"Era sekarang era medsos, banyak kegiatan yang dilakukan camat dan ASN yang nyata-nyata mengarahkan untuk mendukung PDI P dan direkam. 

Kami ada buktinya ada rekamannya, kalau diteruskan ini sangat merusak demokrasi," terangnya. 

Pihaknya lantas mendatangi sejumlah kantor kecamatan untuk melakukan klarifikasi. 

Pihaknya juga mendorong camat meminta maaf dan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi tindakan tak terpuji itu.

"Kami hanya mengharapkan mereka mengakui kesalahan dan meminta maaf serta menandatangani pernyataan tidak mengulangi perbuatan itu," jelasnya. 

Camat Kaligondang, Sulistyarno mengaku ke depan akan bersikap netral dalam menghadapi pesta demokrasi. 

Dia juga berjanji akan melakukan pembinaan kepada jajarannya tidak terlibat dalam tindakan pengarahan memenangkan partai tertentu. 

"Kami minta maaf apabila sebelum ini kami atau jajaran kami melakukan tindakan-tindakan pengarahan mendukung partai tertentu.